SE Mendagri Buka Kerang Penyelewengan Kekuasaan Pj Kepala Daerah

 SE Mendagri Buka Kerang Penyelewengan Kekuasaan Pj Kepala Daerah

Salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi yang memberikan penghargaan tinggi terhadap hukum adalah mematuhi ketetapan hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Salah satu bentuknya adalah konsisten membuat peraturan hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Sayangnya konsep ideal ini tidak berlaku dalam keputusan Menteri Dalam Negeri, Mendagri baru saja mengeluarkan Surat Edaran Nomor 821/5492/SJ Tanggal 14 September 2022. Surat Edaran ini memberi persetujuan terbatas kepada Pj kepala daerah dalam rangka mengelola kepegawaian daerah.

Terdapat dua poin khusus yang diatur dalam surat edaran tersebut. Pertama, Mendagri memberi izin kepada Pj kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi kepada pegawai negeri sipil yang tersandung korupsi dan pelanggaran disiplin berat. Kedua, Mendagri memberi izin kepada Pj kepala daerah untuk melakukan mutasi pegawai baik antar daerah maupun antar instansi.

Poin kedua dari surat edaran Mendagri menjadi masalah serius karena bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, yakni bertentangan dengan Pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008 yang melarang Pj kepala daerah untuk melakukan mutasi pegawai.

Semestinya Mendagri tidak perlu mengeluarkan surat edaran yang terang bertentangan dengan PP Nomor 49 Tahun 2008. Tindakan Mendagri pasti memunculkan pertanyaan di benak publik, apa sesungguhnya motif dibalik dikeluarkannya surat edaran ini? Pertanyaan seperti ini tidak mungkin terhindarkan, terlebih momen politik menuju 2024 semakin hangat.

Dari sisi kebijakan publik, tindakan Mendagri memberi izin kepada Pj kepala daerah untuk melakukan mutasi membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemilu 2024. Dengan kewenangan yang dimiliki maka tidak mustahil Pj kepala daerah akan bermain mata dengan menempatkan orang-orang yang bisa ia kendalikan untuk kepentingan pemilu 2024.

Kita tentu paham bahwa Pj kepala daerah diangkat oleh pemerintah, di saat yang sama banyak pejabat pemerintah yang masih memiliki kepentingan di 2024, menggunakan Pj kepala daerah untuk memuluskan kepentingannya demi agenda 2024 tidak mustahil akan dilakukan.

Sebuah kebijakan semestinya lahir bukan untuk menyebabkan kegaduhan, namun surat edaran ini otomatis menyebabkan kegaduhan di ruang publik, kehadirannya yang cenderung dipaksakan dengan menabrak peraturan hukum yang lebih tinggi menyebabkan aroma kepentingan sangat sukar dipisahkan dari surat edaran ini.

Sebagai pejabat Negara sebaiknya Mendagri mau berjiwa besar untuk mengevaluasi dan mencabut surat edaran tersebut sebelum kegaduhan di tengah publik menjadi semakin bising.

Oleh: Zaenal Abidin Riam, 
Pengamat Kebijakan Publik/Koordinator Presidium Demokrasiana Institute

Digiqole ad

Berita Terkait

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.