Sidang PBB, Menlu: Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Berpedoman Paradigma Kolaborasi

 Sidang PBB, Menlu: Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Berpedoman Paradigma Kolaborasi

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum PBB ke-77, mengatakan bahwa paradigma kolaborasi akan menjadi pedoman kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023.

“ASEAN adalah contoh di mana paradigma kolaborasi selalu dikedepankan. Dengan semangat itulah, Indonesia akan memimpin ASEAN sebagai Ketua tahun depan,” kata Menlu Retno kepada wartawan, Selasa (27/9/2022).

Menurut Retno, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN agar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu tetap menjadi relevan dan penting bagi rakyat, kawasan, dan dunia.

“Adalah komitmen Indonesia untuk memperkuat sentralitas ASEAN dalam membentuk tatanan regional di Indo-Pasifik dengan menempa persatuan sebagai lokomotif perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan dan untuk memastikan ASEAN penting bagi rakyat kita, bagi kawasan, dan bagi dunia,” paparnya.

Dalam pidatonya, Menlu Retno mengungkapkan keprihatinan bahwa di banyak kawasan, arsitektur regional pascaperang dibangun sebagai alat untuk mempengaruhi dan mengucilkan negara atau pihak tertentu.

“Fenomena ini berlanjut hari ini dengan pengelompokan mini-lateral. Banyak yang menjadi bagian dari perang proksi antara negara-negara besar. Ini bukanlah arsitektur regional yang seharusnya,” jelasnya.

Retno menegaskan bahwa arsitektur regional seharusnya berfungsi sebagai blok pembangun untuk perdamaian dan stabilitas, dan bukan untuk merusak. Sehingga hal itu menjadi tujuan penting bagi ASEAN.

“ASEAN dibangun tepat untuk tujuan ini. Kami menolak menjadi pion dalam Perang Dingin yang baru. Sebaliknya, kami secara aktif mempromosikan paradigma kolaborasi dengan semua negara,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa ASEAN juga akan terus serius dalam menyikapi dan menangani situasi di Myanmar. Sebab Indonesia sangat prihatin dengan kurangnya komitmen pihak militer Myanmar dalam menerapkan Konsensus Lima Poin.

Kelima poin konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Pada kesempatan itu, Menlu Retno menekankan bahwa ASEAN harus terus bergerak maju dan tidak tersandera oleh situasi di Myanmar. ASEAN harus terus maju dan tidak tersandera oleh situasi di Myanmar.

“Dukungan dari komunitas internasional, khususnya negara-negara tetangga Myanmar, sangat penting untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar,” tuturnya.

“Kami akan bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama, termasuk penanganan perubahan iklim. Sebagai negara Pasifik, kami ingin melihat Pasifik sebagai bagian integral dari Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera,” pungkasnya.

Laporan: Gia

Editor: Adip

Digiqole ad

Berita Terkait