Sudah Semestinya RUU Sisdiknas Panen Kritik

 Sudah Semestinya RUU Sisdiknas Panen Kritik

Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang diajukan pemerintah melalui Kemendikbud Ristek nampak tidak mencerminkan kebutuhan dunia pendidikan secara utuh.

Hal itu dibuktikan dengan ramainya penolakan terhadap RUU Sisdiknas dari komunitas guru dan masyarakat pemerhati pendidikan. Beberapa bagian dalam RUU Sisdiknas memicu polemik luas di tengah masyarakat, polemik tersebut terjadi karena Kemendikbud Ristek selaku representasi pemerintah dalam menyusun RUU Sisdiknas yang hanya menggunakan sudut pandangnya sendiri.

Selain itu, RUU Sisdiknas kurang menyelami sudut pandang masyarakat khususnya kalangan pelaku dan penggiat pendidikan. Seandainya Kemendikbud Ristek berusaha berpikir dari sudut pandang pelaku dan penggiat pendidikan maka semestinya polemik ini tidak akan muncul.

Pertama terkait polemik dihilangkannya tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas, hal itu bisa dicek pada pasal 105 huruf a yang dengan sengaja tidak lagi mencantumkan tunjangan profesi guru. Tindakan ini pada dasarnya sama saja dengan ketiadaan penghargaan terhadap guru sebagai sebuah profesi, hadirnya tunjangan profesi guru adalah bentuk penghargaan negara terhadap guru sebagai profesi mulia.

Jika tunjangan profesi guru dihilangkan akibatnya para guru hanya akan mengandalkan gaji pokok yang jumlahnya tidak seberapa, guru berpotensi mendapat kesejahteraan dengan hanya standar minimum bahkan di bawah standar minimum.

Hal ini tentu cukup memilukan, bagaimana mungkin guru sebagai tulang punggung pendidikan jasanya justru tidak dihargai, slogan pemerintah yang selama ini menyanjung guru justru akan terdengar absurd, wacana memajukan sektor pendidikan dengan mengabaikan penghargaan terhadap kerja-kerja guru sama halnya dengan mimpi tanpa realisasi.

Jika kita serius ingin memajukan sektor pendidikan maka negara harus belajar mengapresiasi sepak terjang guru dalam dunia pendidikan, salah satunya dengan tidak menghilangkan tunjangan profesi guru, bahkan bila perlu meningkatkannya.

Polemik selanjutnya terkait dengan penghilangan frase madrasah dalam RUU Sisdiknas, sebagaimana dalam pasal 31 yang tidak mencantumkan kata madrasah dan menggantikan dengan istilah pendidikan keagamaan, istilah pendidikan keagamaan maknanya terlalu luas dan mengena pada semua agama.

Padahal kata madrasah hanya dikenal dalam dunia Islam, dalih Kemendikbud Ristek bahwa kata madrasah tetap dicantumkan dalam penjelasan tambahan di bagian bawah, justru terkesan merendahkan wibawa madrasah, frase madrasah semestinya tetap tercantum dalam Undang-Undang sebagai bentuk penghargaan negara terhadap madrasah yang merupakan sistem pendidikan asli Indonesia.

Tindakan penghilangan frase madrasah bisa membawa konsekuensi serius bagi dunia madrasah, misalnya mengenai aturan yang diturunkan dari pusat ke daerah terkait penganggaran untuk madrasah.

Dari perspektif kebijakan, polemik RUU Sisdiknas terjadi karena dua faktor yakni minimnya pelibatan publik dalam proses penyusunan RUU Sisdiknas dan pembahasan yang dilakukan secara tidak transparan serta cenderung tertutup.

Minimnya pelibatan publik dalan penyusunan naskah RUU merupakan penyakit utama yang tak kunjung sembuh dalam penyusunan regulasi di Indonesia, kasus ini juga terjadi pada berbagai RUU di masa lalu yang menuai kontroversi. Seharusnya pemerintah belajar dari kesalahan tersebut sehingga tidak perlu mengulang kesalahan yang sama, publik atau masyarakat adalah sasaran yang akan dikenai kebijakan sehingga sangat tidak masuk akal bila mereka tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.

Sementara terkait pembahasan RUU Sisdiknas yang dilakukan tidak transparan dan cenderung tertutup merupakan efek dari model penyusunan kebijakan yang minim melibatkan partisipasi publik, ketika publik tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan maka secara otomatis proses penyusunan kebijakan tersebut akan bersifat tertutup dan tidak transparan, semua kebijakan yang proses pembuatannya tidak transparan rawan ditunggangi oleh kepentingan tertentu yang orientasinya bukan untuk kemaslahatan rakyat.

Jalan terbaik yang bisa ditempuh adalah pemerintah dalam hal ini Kemendikbud Ristek harus mengevaluasi ulang RUU Sisdiknas, mendengar kembali secara utuh aspirasi pelaku dan penggiat pendidikan. DPR juga harus bersikap, yakni jangan memasukkan RUU Sisdiknas ke dalam pembahasan bila pemerintah belum melakukan evaluasi ulang terhadap naskah RUU Sisdiknas.

Oleh: DR. H. Baeti Rohman, MA, Ketua Umum DPN ISQI (Ikatan Sarjana Al-Qur’an Indonesia)

Digiqole ad

Berita Terkait