Syaiful Huda Sebut Besaran Pajak Hiburan Bisa Matikan Dunia Hiburan

 Syaiful Huda Sebut Besaran Pajak Hiburan Bisa Matikan Dunia Hiburan

JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyoroti besaran persentase pajak hiburan yang dinilai bisa mematikan usaha hiburan. Huda ingin mengembalikan besaran pajak seperti sebelumnya.

Sebagai informasi, Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus aturan soal Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) minimal 40% dan maksimal 75%.

“Kalau dari aspirasi yang disampaikan kepada kami, penetapan pajak hiburan tertentu minimal 40%-75% sudah pasti akan membuat pelaku usaha bangkrut. Pajak hiburan 40-75% tersebut ternyata dari penghasilan kotor. Lalu pengusaha juga kena lagi pajak penghasilan. Dengan beban tersebut sudah pasti akan mematikan pelaku usaha hiburan tertentu ini,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda kepada wartawan, Ahad (17/3/2024) seperti dikutip dari detikcom.

Syaiful Huda menjelaskan, yang harus diingat usaha hiburan tertentu mempunyai rantai panjang yang melibatkan masyarakat kecil. Mulai dari rantai penyediaan konsumsi, transportasi, hingga pegawai tempat usaha hiburan tertentu. Menurut Huda, jika investor terpaksa menutup tempat usaha mereka karena merugi tentu imbasnya akan ke masyarakat.

“Kami menilai untuk pajak hiburan tertentu ini dikembalikan ke aturan yang lama di mana tidak ada batas minimal tetapi ada batas maksimal hingga 75%,” terangnya.

Pemda maupun pemerintah, kata Huda, harus ketat terkait perizinan untuk memastikan usaha hiburan tertentu ini memang didirikan di tempat-tempat yang sudah seharusnya, seperti kawasan pariwisata maupun hotel-hotel kelas atas yang melayani turis asing.

“Gugatan uji materi tentang Pasal 58 ayat 2 UU 1/2022 merupakan langkah elegan dari pelaku industri hiburan untuk memastikan kesinambungan usaha mereka. Uji materi tersebut jauh lebih baik daripada aksi-aksi jalanan yang bisa merugikan banyak kalangan,” ucap Huda.

 

Berita Terkait