Syarat 30 Persen yang Kerap Memecat Pimpinan Daerah, Airlangga Bahayakan Politik Nasional

Syarat 30 Persen yang Kerap Memecat Pimpinan Daerah, Airlangga Bahayakan Politik Nasional

SHARE

Oleh: Mirwan Bz VaulyFungsionaris DPP Partai Golkar

Pidato presiden Jokowi dalam HUT Partai Golkar mengatakan bahwa stabilitas politik nasional salah satunya sangat ditentukan oleh stabilnya pengelolaan politik di internal partai golkar menuju Munas ke X di jakarta Desember mendatang.

Dalam kontestasi pencalonan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto selaku petahana memaksakan syarat 30 persen dan sewenang-wenang mengganti pimpinan daerah sebagai pemilik suara di daerah. Perilaku berbahaya ini justru telah mengarahkan instabilitas internal partai Golkar dan politik nasional.

Sebelumnya, kepanitiaan munas yang mestinya menjadi juri yang harus bekerja netral dan adil sebagai penyelenggara kontestasi, juga hanya dominan diisi oleh pendukung Airlangga. Hal ini semakin memperparah dan menambah eskalasi perpecahan di tubuh partai.

Sebagai Ketua Umum yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Munas Partai, Airlangga Hartarto seolah tidak memiliki sense of crisis dan sense of conflict yang berpotensi terjadi di internal partai. Jika kesewenang-wenangan itu terus dipaksakan, maka Airlangga tentu harus bertanggung jawab jika terjadi perpecahan dan kegaduhan politik.

Perilaku tersebut justru kelihatan tidak sedang mendukung upaya Negara dan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik nasional sebagai syarat penting dalam mengatraksi investasi.

Sebagai Menteri Koordinator, dan bertanggung jawab terhadap kinerja ekonomi, tentu pak Airlangga harus memiliki sense of crisis dan sense of conflict yang memungkinkan terjadi. Sayang jika beliau merusak reputasinya sendiri. []

Facebook Comments