Tags : Korupsi

Opini

Mau Tahu Siapa Antasari Sebenarnya? Ayo Baca Ini!

Catatan Abdullah Hehamahua tentang Antasari dan KPK… Pertama, secara formal, Antasari alumni HMI, tapi bukan kader. Kedua, terpilihnya beliau menjadi komisioner KPK, dipermasalahkan internal KPK. Untuk meyakinkan internal KPK, saya minta pegawai memberi waktu 6 bulan ke Antasari untuk beliau buktikan bahwa dirinya pantas menjadi ketua KPK. Bahkan, saya beritahu pegawai, kalau Antasari tidak taat […]Lanjut baca

Politik

KB KOSAPMAJA Janji Pasang Badan Bela Patrialis Akbar Demi Keadilan

TANGERAN SELATAN, Lintasparlemen.com – Keluarga Besar Komunitas Santri Pelajar dan Mahasiswa Muslim Jayawijaya (KOSAPMAJA) Papua se-Jawa Bali sesalkan atas pemberitaan media yang berbeda-beda tentang kasus penangkapan hakim kontitusi Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. “Kami sesalkan atas pemberitaan yang dipublikasikan oleh seluruh media besar baik televisi, elektronik, online maupun cetak yang cendrung berbeda-beda. Ini membuat publik […]Lanjut baca

Opini

Re-OTT Patrialis Akbar (2)

Oleh: Arteria Dahlan* (Bagian II dari dua tulisan, habis) Berikutnya, saya menarik pernyataan saya 2 tahun lalu yang menolak untuk dilakukan pengawasan eksternal terhadap MK. Saat ini saya berpendapat wajib hukumnya, sebagai affirmative action bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial dan badan ad hoc yang berada diluar MK. Langkah ini harus diambil sebagai upaya darurat untuk memulihkan […]Lanjut baca

Opini

Re-OTT Patrialis Akbar (1)

Oleh: Arteria Dahlan* (Bagian I dari dua tulisan) Sejujurnya saya menahan untuk berkomentar terkait operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Awalnya saya lebih memilih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan saja. Ibarat petir yang hadir di siang bolong, rasanya tidak mungkin, tidak percaya kejadian ini terulang kembali […]Lanjut baca

Hukum

Ketua Lemkapoin Ajukan Sengketa Informasi ke-6 Pengurus Olahraga ke Komite

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Keolahragaan Indonesia (Lemkapoin) Richard Ahmad Supriyanto ditemani kuasa hukumnya Riesqi Rahmadiansyah mengajukan sengketa informasi ke-6 pengurus olahraga seperti PB PON 2016. Selain kepada PB PON 2016, Richard juga mengajukan permohonan pada KOI (Komite Olimpiade Indonesia), KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), Perbasi (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia), PBVSI […]Lanjut baca

Hukum

Hakim MK Dicokok KPK, Jimly: Kalau Orang Partai harus Berhenti

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Setelah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar kini Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi yang kedua yang ditangkap KPK. Akil Mochtar sebelumnya aktif di Golkar dan Patrialis Akbar pernah jadi kader PAN. Kedua politisi yang berpindah jalur itu sebelum pernah menjadi anggota DPR RI dari masing-masing Fraksi Golkar dan PAN. Itu artinya sudah ada […]Lanjut baca

Opini

Penyuapan: Antara Bukti dan Dugaan

=================== Oleh: Andi W. Syaputra* Dalam kasus OTT Patrialis Akbar saya bersikap hati2 dalam menyebar postingan yang bersifat membela atau sebaliknya membenarkan. Kasus OTT Patrialis serupa dengan perkara OTT KPK yang pernah saya tangani yakni perkara SKK Migas dengan terdakwa Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini. Dalam perkara itu, tak ditemukan siapa orang yang menyuruh mengantarkan […]Lanjut baca

Hukum

Bambang Soesatyo: Kami Apresiasi Kinerja KPK, tapi Hutang Kasus Korupsi

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahu 2016. Alasan Komisi III DPR karena selamaa ini KPK dinilai telah memecahkan rekor dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 17 kasus sejak KPK berdiri tahun 2002 lalu. Bamsoet, begitu Bambang Soesatyo disapa berharap, di tahun-tahun berikutnya penanganan […]Lanjut baca

Hukum Parlementaria

Benny K Harman: Saya Sepakat hanya KPK Memiliki Kewenangan Tunggal

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung KPK menjadi lembaga tunggal yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi keberhasilan KPK di tahun 2016 lalu cukup bisa diacungi jempol. Menurut Benny, dalam menangani kasus korupsi di sejumlah daerah di tanah air, cara penanganan KPK jauh lebih profesional jika dibandingkan oleh […]Lanjut baca

Politik

Korupsi Makin Marak di Daerah, Berikut Usulan PDIP!

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo menyimpulkan bahwa mahalnya biaya pemilihan umum baik di Pilkada maupun di legislatif makin memicu berbagai bentuk korupsi yang terus terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Alasan itu, Politisi PDIP yang ahli di bidang kepemiluan ini sangat menyarankan dalam pembahasan […]Lanjut baca