Tags : #pertalite

Politik

Pemerintah Ditantang Buka Data Harga Pokok BBM Pertalite

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah membuka komponen penghitungan harga pokok produksi (HPP) Pertalite-90 yang kini telah memberatkan rakyat. Menurut Mulyanto dibandingkan dengan harga BBM sejenis di operator lain, harga BBM Pertalite-90 terlalu mahal. Padahal BBM dengan RON yang hampir sama di operator lain tidak mendapat subsidi. “Pemerintah harus terbuka soal […]Lanjut baca

Politik

Harga Minyak Turun, Akhiri Wacana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai aneh sikap pemerintah yang ngotot ingin tetap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan Solat di saat harga minyak dunia terus turun. Mulyanto menganggap saat ini sudah tidak ada alasan bagi Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Karena itu ia minta Pemerintah mengakhiri wacana kenaikan […]Lanjut baca

Pemuda

HMI Jakarta Pusat-Utara Maklumi Pemerintah Jika Naikan Harga BBM

JAKARTA – Formatur Ketua HMI Cabang Pusat dan Utara Fahmi Muhammad memaklumi jika pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut Fahmi, kebijakan pemerintah tersebut diakibatkan oleh situasi politik internasional. “Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, kenaikan BBM yang diwacanakan pemerintah menimbulkan reaksi yang besar. Berbagai elemen masyarakat memprotes kebijakan pemerintah. Namun dibalik itu semua, ada […]Lanjut baca

Opini

Kenapa Kenaikan Harga BBM Harus Ditolak?

Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar oleh Pemerintah telah beberapa pekan terakhir kembali santer terdengar setelah beberapa bulan lalu memicu gelombang aksi protes yang sangat besar dari kalangan pelajar, mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat sipil lainnya di berbabagai daerah di Indonesia. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini dihembuskan dari […]Lanjut baca

Ekonomi

Kasihan Rakyat Kecil! Ekonomi Keluarga Baru Mau Pulih, Sudah Mau

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir angkat suara terkait rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis pertalite dan solar. Menurut Hafisz, kebijakan tersebut jelas-jelas tidak berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Hafisz menjelaskan, jika rencana menaikan BBM subsidi benar-benar ditempuh pemerintah akan mempersulit kondisi ekonomi keluarga masyarakat […]Lanjut baca

Nasional

‘Seharusnya Kebocoran Subsidi Dibenahi, Bukan Malah Naikan Harga BBM!’

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo menilai, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah membedahi kebocoran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan menaikan harga BBM subsidi berjenis pertalite dan solar di masa sulit ini. Untuk itu, Sartono menjelaskan, pihak pemerintah tidak perlu mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. […]Lanjut baca

Politik

Jangan Gegabah Koreksi Harga BBM Bersubsidi

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta pemerintah dan DPR untuk tidak gegabah mengoreksi subsidi energi BBM yang dinilai sering disalahgunakan demi menjaga ketahanan fiskal dan menggantinya dengan bantuan langsung tunai. “Kami sangat memahami bahwa tekanan resesi yang diakibatkan oleh inflasi global akan memberikan goncangan yang serius pada bangunan […]Lanjut baca

Ekonomi

Jika Anda Merasa Mampu! DPR Minta Tidak Pakai BBM Subsidi

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin menghimbau masyarakat Indonesia yang mampu secara financial tidak beli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sejumlah titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Mukhtarudin berharap masyarakat yang kaya beli BBM non-subsidi. Menurut Mukhtarudin, ada dua yang tak bisa menggunakan BBM subsidi, yakni masyarakat yang […]Lanjut baca

Nasional

Efek BBM Naik, DPR: Subsidi Jadi Penting untuk Menjaga Daya

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menilai, kenaikan Bahan Bakar Khusus (BBK) akibat kebijakan pemerintah selama ini terkait energi sehingga PT Pertamina Tbk harus bertanggungjawab dengan mengintervensi melalui APBN. Menurut Herman, pada pembahasan dan penetapan APBN 2018 lalu asumsi Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada di angka 48 dollar […]Lanjut baca