Tags : PNS

Berita Utama

Anggota Komisi II DPR Nilai Usulan Penundaan Seleksi CPNS Perlu

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Guspardi mengatakan pihaknya menghormati usulan Ombudsman RI tentang penundaan seleksi CASN pada tahun 2024 hingga selesainya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Namun usulan tersebut harus dikaji dengan seksama oleh pemerintah. Usulan yang disampaikan Ombudsman RI untuk melakukan penundaan, sah-sah saja. Tentu pihak pemerintah dalam hal ini kemenpan-rb dan […]Lanjut baca

Berita Utama

Komisi II DPR RI Minta Pemerintah Prioritaskan Pengangkatan Tenaga Honorer

JAKARTA – Anggota komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk mengulur-ulur penuntasan pengangkatan tenaga honorer . Penuntasan pengangkatan tenaga honorer ini menjadi solusi bagi pemerintah guna menghindari pemecatan tenaga honorer secara massal. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU ASN No 20 tahun 2023 bahwa tidak ada pemecatan […]Lanjut baca

Nasional

Bawaslu Harus Punya Keberanian Tindak Pelanggaran Pemilu

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus memberikan apresiasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah berupaya melengkapi dan menyempurnakan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam menghadapi pemilu yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Konsultasi yang dilakukan oleh Bawaslu kepada komisi II DPR RI terkait Perbawaslu adalah dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh […]Lanjut baca

Nasional

Sarat Kepentingan Politik! Ramai-ramai Kritik Kebijakan Jokowi Naikan Gaji PNS

JAKARTA  – Fraksi ramai-ramai mengkritisi terhadap kebijakan Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) termasuk TNI/Polri sebesar 8% pada 2024. Di mana Fraksi Partai Demokrat, Golkar, dan PAN kompak menyentil Presiden Jokowi usai mengambil keputusan kenaikan itu dilakukan pada tahun politik. Dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI Suhardi Duka berharap jika kenaikan […]Lanjut baca

Pendidikan

Mujib Rohmat Dorong Guru Honorer Segera Diangkat Jadi PNS

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar DR H A Mujib Rohmat, MH mengatakan sudah waktunya pihak pemerintah memberikan apresiasi pada guru dengan mengangkat guru honorer menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Mujib mengungkapkan, profesi guru pekerjaan mulia. Sehingga, lanjutnya, banyak guru mengajar tak sekedar pencari materi. Faktanya, mayoritas guru mengajar sejak […]Lanjut baca

Nasional

Viral! Telah Ditemukan, Gaji ke-13 PNS Rp 30 Miliar yang

SELAYAR – Uang Rp 30 miliar untuk membayar gaji ke-13 para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kapal Feri KM Lestari Maju  yang tenggelam di perairan Selayar, Sulsel dikabarkan oleh sejumlah netizen telah ditemukan. Benarkah? Seperti foto yang telah viral diperoleh redaksi bertulis, “Uang 30 Milyar Yang Tenggelam Bersama KM Lestari Maju Berhasil Dievakuasi”. Tampak di foto […]Lanjut baca

Nasional

Saat jadi Inspektur Upacara Agus Disambut Tangis Haru PNS Pemprov

KOTA MAKASSAR – Suasana haru menyelimuti upacara pengibaran bendera Merah Putih di lapangan upacara Kantor Gubernur Senin 12/2, yakni Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang bertindak selaku Inspektur Upacara. Sebagaimana diketahui Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Agus Arifin Nu’mang akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 8 April 2018 […]Lanjut baca

Nasional

Isu Penerimaan CPNS di Buton “Hoax”

BUTON – Isu  adanya  penerimaan  calon  pegawai  negeri  sipil  (CPNS)  di  Kabupaten  Buton, Sulawesi Tenggara akhir-akhir  ini  telah  membingungkan  masyarakat  di  wilayah  itu.  Pasalnya,  informasi  yang  beredar,  pasca  hari  raya  idul  fitri  1438  Hijriyah  akan  ada  penerimaan  CPNS  yang  diedarkan  oleh  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggungjawab melalui  media  sosial. “Memang informasi yang berkembang itu banyak ragamnya, ini […]Lanjut baca

Nasional

BKD Buton Salah Ajukan NIP Dokter dan Bidan PTT di

BUTON, Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS Empat dokter dan 56 bidan Pegawai Tidak Tepat (PTT) yang diajukan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makasar, Sulawesi Selatan (Sulsel) masih ada kesalahan yang ditemukan. Kepala BKDD Kabupaten Buton, Dra Wa Ode Zanuriah mengatakan, pengajuan NIP itu […]Lanjut baca