Tags : politik uang

Hukum

Jelang Pemilu 2024: DPR Minta Bawaslu Perkuat Mitigasi Praktik Politik

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkuat pengawasan sebagai mitigasi kerawanan praktik politik uang menjelang Pemilu 2024 di berbagai daerah di Indonesia. Itu disampaikannya Rifqi menyikapi adanya pemetaan lima provinsi paling rawan politik uang di Indonesia oleh Bawaslu. “Yang paling penting adalah bukan hanya pengumuman tapi […]Lanjut baca

Berita Utama

Puadi Puji Warga di Batu Malang Tolak Politik Uang

JAKARTA – Anggota Bawaslu RI Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Puadi, SPd, MM memuji langkah warga di salah satu kelurahan di Batu, Malang, Jawa Timur karena kompak membenci alias menolak politik uang di lingkungannya. Puadi berharap masyarakat di seluruh Indonesia bisa meneladani sikap warga desa tersebut. “Kami sangat berbangga ada warga di sebuah […]Lanjut baca

Politik

Selain KAHMI Netral di Pilpres, Akbar Tanjung Ingin Munas KAHMI

JAKARTA – Dewan Penasihat KAHMI Akbar Tandjung berpesan saat menemui Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Erwin Nizar agar Musyawarah Nasional (Munas) KAHMI XI yang bakal digelar di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada tanggal 24-28 November 2022 mendatang berjalan tanpa ada politik uang dan netral pada pemilihan presiden di Pilpres 2024. Hal […]Lanjut baca

Politik

Politik Uang Diprediksi Masih Hantui Pemilu 2024

JAKARTA – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad mengatakan bahwa pengawasan dan penegakan hukum tidak cukup untuk menghilangkan perilaku politik uang dalam pemilihan umum (pemilu). “Menghilangkan perilaku politik uang dalam pemilu tentu saja tidak cukup hanya dengan pengawasan dan penegakan hukum kepada mereka yang menjalankan atau yang menerima politik saja,” kata […]Lanjut baca

Opini

Ayo Libatkan Seluruh Komponen Rakyat Tekan Money Politic di Pemilu

Oleh : Verry Achmad, Pengamat Politik dan Pemilu Berintegritas tanpa Money Politic Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin terasa di depan mata. Terlebih setelah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) secara resmi meluncurkan tahapan perdana menuju pesta demokrasi lima tahunan tersebut pada 14 Juni 2022 lalu. Semua pihak tentu mengharapkan pelaksanaan Pemilu 2024 akan jauh lebih […]Lanjut baca

Pemuda

Hermanto Ingatkan HMI Bahaya Politik Uang Munculkan Politik Transaksional Menumbuhkan

SIJUNJUNG – Anggota DPR Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan menyempatkan hadir dan menjadi narasumber pada kegiatan Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sijunjung. Ia meminta aktivis mahasiswa dan masyarakat mencermati patologi (penyakit) demokrasi. “Patologi demokrasi itu antara lain politik uang, demagog dan high cost,” ujar Hermanto. Politik uang, jelasnya, merupakan […]Lanjut baca

Nasional

Pilkada Lahat Sarat Money Politics: Demokrasi Dirusak dengan Pembodohan Politik

JAKARTA – Pilkada Serentak 2018 mendapat perhatian khusus dari Lembaga Kajian Politik QITO. Adalah Satria A Perdana selaku Ditektur Eksekutif QITO menyatakan pilkada berjalan baik tetapi dirusak oleh praktik money politik. “Saya menilai pilkada serentak pada 27 Juni secara umum berjalan dengan aman dan damai. Tapi beberapa hal menjadi cacatan serius kita terutama banyaknya money […]Lanjut baca

Nasional

Money Politics Masih Menghantui, dari 35 Kasus Sulsel Tertinggi

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 telah usai. Dari penyelenggaraannya yang digelar di 17 Provinsi, 39 kota, 115 kabupaten di seluruh Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut ada 35 kasus dugaan money politics atau politik uang. Bawaslu menyebutkan, mayoritas kasus politik uang masih terjadi di Sulawesi Selatan. Data itu sesuai dengan peta potensi […]Lanjut baca

Nasional Parlementaria

Terkait Revisi UU Pilkada, DPR Sadar Sanksi Berat Pelaku Politik

JAKARTA, LintasParlemen.Com – Sejumlah kalangan mengusulkan agar revisi Undang-Undang tentang Pilkada termuat sanksi tegas untuk praktik money politics atau politik uang. Meski sudah termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang N o.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU yang salah […]Lanjut baca