Tags : Terintegrasi

Nasional

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Perlu Pendekatan Omnibus Law Agar Lebih

JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Dosen Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Bambang Soesatyo menuturkan urgensi pembaharuan hukum dalam upaya penataan kelembagaan pendapatan negara yang terpusat adalah pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Rencana pembentukan BPN merupakan salah satu program prioritas dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah […]Read More

Giat MPR

Bamsoet: PPHN Diperlukan agar Sistem Manajemen Pembangunan Nasional Demokratis, Transparan,

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, berdasarkan rekomendasi MPR RI periode 2009-2014, dan MPR periode 2014-2019, hasil kajian MPR periode 2019-2024 menyatakan perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional. Tujuannya, untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun […]Read More