Terkini
JAKARTA – USAI berjalan sekitar setahun, Mahkamah Konsitusi (MK) akan memutuskan permohonan judicial review Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). “Pasal ini mengatur terkait dengan kewajiban KPU untuk berkonsultasi dengan […]Lanjut baca
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyampaikan upaya menaikkan Parliamentary Threshold (PT) tidak menjadi solusi untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Karena hal itu, justru akan mencederai konsep keadilan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Tak hanya itu, Presidential Threshold yang juga akan diusulkan ditambahkan jumlah presentasinya diprediksi akan menimbulkan gugatan hukum pasca Undang-Undang Pemilu […]Lanjut baca
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Hingga saat ini Komisi II DPR RI belum juga melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022. Padahal, 14 calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu periode 2017-2022 sudah diserahkan oleh Presiden kepada DPR pada pertengahan Februari 2017 lalu sudah […]Lanjut baca
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini Mashudi berang dan angkat suara terkait beredarnya isu soal permasalahan audit IT KPU RI di media sosial usai Husni Kamil Manik meninggal dunia, Kamis (07/07/2016) lalu. Menurut Titi, pihak yang membuka kembali ‘kecurangan’ sistem IT KPU tidak berpikir logis, karena konspirasi yang […]Lanjut baca