Tagih Janji Walkot Makassar, PKL Losari Akan Gelar Aksi

Tagih Janji Walkot Makassar, PKL Losari Akan Gelar Aksi

BERBAGI

Makassar, LintasParlemen.com– Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP33) bersama sejumlah eks Pedagang Kaki Lima (PKL) pantai Losari, Makassar kembali akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Balai Kota Makassar pada Senin (22/2/2015) besok.

Salah satu kordinator aksi, Abdul Gafur mengungkapkan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Kota Makassar yang menempatkan tempat jualan para PKL Losari di tempat yangtidak layak.

“Para pedagang sudah mengadukan nasibnya ke Pemkot Makassar sampai berkali-kali tapi karena tidak ada respon dari Walikota, pak Danny, akhirnya para pedagang bersepakat untuk menggelar demonstrasi di depan kantor balai Kota Makassar besok,” katanya ke LintasParlemen, Minggu (21/2/2016).

Ketua LMND kota Makassar ini menuturkan, aksi yang dilakukan oleh para pedagang akan didampingi oleh GNP 33 Kota Makassar yakni LMND Kota Makassar, SRMI Kota Makassar, Api Kartini, Federsai Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNFBI) dan Serikat Tani Nasional ( STN ) yang berhimpun dalam Front GNP 33 Kota Makassar.

Ia menuturkan, beberapa waktu yang lalu para pedagang yang berjualan di sekitar pelataran pantai Losari digusur karena adanya kebijakan dari Pemkot Makassar dan merelokasinya ke depan parkiran toraja mandar tepatnya diatas taman parkiran berhadapan dengan PKL Pisang Epe, pasca di istrahatkan selama 2 bulan penuh mulai Agustus sampai bulan otober 2015 lalu.

“Pada saat itu para pedagang menduduki kantor DPRD Kota makassar selama seminggu lamanya akhirnya para pedagang diberi kesempatan kembali untuk berjualan. Tapi karena tempat yang di berikan tidak layak akhirnya banyak pedagang yang gulung tikar,” ujarnya.

Sementara sampai saat ini, lanjutnya, pihak Pemkot Makassar sendiri belum memberikan respon apapun terhadap tuntutan pedagang.

“Bahkan Walikota Makassar, Danny Pomanto, belum turun menemui pedagang yang sedang memperjuangkan nasibnya. Padahal kesepakatan para pedagang sebelumnya dengan pemerintah terkait akan turun meninjau lokasi tempat jualan pedagang sesuai hasil RDP 6 Oktober 2015 Lalu,” jelasnya.

Facebook Comments