Talang Institute: Batalkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi dan Audit Pejabat Pertamina!

JAKARTA – Sejumlah masyarakat dan aktivis yang tergabung dalam lembaga Talang Institute geram dengan keputusan pemerintah menaikkan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax per Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Talang Institute menilai, kebijakan itu menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yang bisa membuat kondisi ekonomi di dalam negeri makin runyam.

“Ini adalah kebohongan yang kesekian kali dari Presiden Jokowi. Tanggal 13 Juli 2022 lalu, dia menjamin bahwa tidak akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak, listrik, dan gas LPG hingga akhir tahun. Namun liurnya belum kering mengatakan itu, kenyataannya justru sebaliknya,” ujar Direktur Talang Institute Rusydi Anwar pada wartawan Lintas Parlemen usai berdiskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Pihak Talang Institute menjelaskan, hal itu tak sejalan dengan apa yang dilontarkan Pemred Berita Satu Primus Dorimulu usai bertemu presiden Jokowi bersama 16 pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/7/2022) lalu. Saat itu Jokowi juga mengatakan, jika harga minyak dunia turun maka harga BBM akan turun juga.

“Kenyataannya harga minyak mentah dunia anjlok tepat sehari sebelum pengumuman kenaikan BBM. Rerata turun 3-4 persen dari harga semula. Jadi aneh dan tidak masuk akal jika BBM harus naik di saat negara lain justru menurunkan harga bbm,” tambah Direktur Ekonomi dan Keuangan Talang Institute Muhammad Nur.

Muhammad Nur menjelaskan, mengacu pada harga minyak mentah berjangka Brent ditutup pada level 92,36 dollar AS per barrel atau ambles 3,4 persen. Setali tiga uang, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup turun 3,28 persen menjadi 86,61 dollar AS per barrel.

Sementara itu, sesorang wartawan senior yang juga penggagas Talang Institute Firman Syah mengungkapkan, inflasi di Indonesia makin tinggi ditambah dengan daya beli masyarakat makin menurun, termasuk harga bahan pangan naik, ekonomi bisa ambruk, kondisi sosial juga pasti ikut memburuk.

Bagi Firman, tidak sepantasnya BBM dinaikan oleh pemerintah saat kondisi ekonomi masyarakat sedang terseok-seok yang telah dihajar pandemi 2 tahun lebih ini. Lebih lanjut menjelaskan, kondisi ekonomi saat ini makin parah digasak dengan pencabutan subsidi oleh pemerintah.

“Jika alasannya adalah beban subsidi yang memberatkan APBN, maka pemerintah harusnya memiliki kreatifitas lebih untuk mencari solusi. Bukan dengan utang dan menaikkan harga BBM.” kata Firman.

Ada berapa hal yang bisa dilakukan pemerintah, tegas Firman Syah. Di antaranya, pemerintah perlu menyalurkan BBM bersubsidi kepada kendaraan yang tepat. Penataan SPBU adalah langkah awal agar penerima BBM subsidi ini bisa tepat sasaran.

“Saya kira tidak perlu dijelaskan terlalu detail mekanisme pendistribusian BBM subsidi ini. Karena soal pendistribusian, itu soal kreatifitas dan itu harus dimiliki oleh pejabat. Masak kalah kreatif dengan penjual bensin eceran yang mendapatkan keuntungan dari jual bensin dengan cara diecer?” Sindir Firman Syah.

Di akhir keterangannnya, Rusydi Anwar menyampaikan banyak yang perlu dilakukan oleh pemerintah seperti menata kebijakan tata ruang, kebijakan moda transportasi publik, tata distribusi kendaraan pribadi, percepatan alih kendaraan listrik dan kebijakan pajak kendaraan.

“Apa yang dilakukan mereka (menaikan BBM) sekarang ini adalah bentuk kemalasan berpikir solutif, kreatif, dan progresif. Kalau solusinya menaikkan harga, siapapun bisa jadi presiden,” terang Rusydi Anwar.

Atas dasar itu Talang Institute merekomendasikan 4 hal pada pemerintah:
1. Batalkan kenaikan harga BBM Bersubsidi.
2. Audit seluruh pejabat tinggi Pertamina.
3. Terapkan kebijakan yang hemat energi.
4. Bubarkan lembaga yang membebani anggaran negara.

Laporan: Wahyudin

Editor: Habib Harsono