Tarif Tak Jelas, YLKI Sebut Pelayanan DAMRI Soekarno-Hatta Buruk

 Tarif Tak Jelas, YLKI Sebut Pelayanan DAMRI Soekarno-Hatta Buruk

Damri

Jakarta, Lintasparlemen.com–Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menyampaikan kritik atas pelayanan bus DAMRI selaku kendaraan pengangkut penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang selain tidak profesional juga tidak mempunyai standar tarif secara jelas.

“Akibat keberadaan bus DAMRI yang cenderung monopolistik dalam beroperasi di Bandara Soetta, mengakibatkan manajemennya tidak mempunyai standar pelayanan jelas ataupun transparan kepada penumpang, dan kini malah semakin buruk,” ujar Tulus di Jakarta, Sabtu (26/3/2016).

Ia mengatakan, saat ini akses angkutan umum ke bandara Soetta praktis hanya dilayani DAMRI. Kalaupun ada armada bus lain, skalanya sangat terbatas alias bisa dihitung jari.

“Dalam soal tarif pun, pengelola bus DAMRI melakukan hal yang tidak membuat nyaman. Bahkan, ketika harga BBM turun, tarifnya ternyata tidak pernah turun. Ini jelas tidak adil jika disandingkan dengan pelayanan pada konsumen yang kerap buruk dan tidak mau berubah,” jelas Tulus.

Ia menyebutkan, pihaknya juga mengamati berbagai kekurangan sekaligus menerima keluhan dari banyak penggguna bus DAMRI, antara lain jadwal kedatatangan dan keberangkatan bus tidak jelas, sistem pertiketan masih manual dan patut diduga ada permainan tertentu, termasuk perilaku sopir bus DAMRI yang bermental sopir angkot yakni hanya memberangkatkan bus ketika penumpang penuh.

Selanjutnya, kondisi kabin bus pada umumnya kotor, kumal dan kumuh, akses internet wi-fi abal-abal karena selalu dimatikan, selain meliputi ketidakjelasan akses pengaduan publik berupa kontak telepon yang jika ditelepon tidak diangkat.

Di samping itu, tambah Tulus, banyak ditemukan sopir tembak yang menjalankan bus DAMRI, juga tidak mempunyai mekanisme penanganan masalah jika barang konsumen tertinggal, dan saat bus mogok di jalan maka penumpang sekadar disuruh turun tanpa kejelasan tanggungjawab.

Tulus mendesak Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura II membenahi bus bandara itu. Kemenhub diminta pula mengevaluasi besaran tarif DAMRI berdasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun yang terbaik, sehingga menjadi transparan bagi publik.

“Buruknya pelayanan bus DAMRI berdampak langsung terhadap citra negatif Bandara Soetta,” pungkasnya.

(EdisiNews.com)

Digiqole ad

Berita Terkait