TB Hasanuddin: Komnas HAM Tak Perlu Gandeng AS Dalam Penuntasan Peristiwa ’65

TB Hasanuddin: Komnas HAM Tak Perlu Gandeng AS Dalam Penuntasan Peristiwa ’65

BERBAGI
TB Hasanuddin

Jakarta, LintasParlemen.com – Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di tahun 1965 sebaiknya tidak melibatkan negara asing, termasuk Amerika Serikat. Sebab, tidak menutup kemungkinan pengusutan tragedi berdarah itu justru bisa menjadi pintu masuk bagi negara asing untuk memuluskan kepentingannya di Indonesia.

“Mengundang campur tangan asing masuk ikut menyelesaikan persoalan bangsa sendiri dapat memperkeruh suasana, karena Amerika sendiri bisa jadi punya agenda khusus,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin dalam keterangan pers tertulis, Rabu (16/03/2016).

TB Hasanuddin meyakini, pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi 50 tahun silam masih bisa diselesaikan di internal.

“Masalah domestik sebaiknya diselesaikan oleh bangsa sendiri dengan cara Indonesia,” imbau mantan Sekretaris Militer ini.

Oleh karena itu, TB Hasanuddin mengingatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mempertimbangkan kembali keinginannya yang akan meminta bantuan kepada Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama untuk ikut menyelesaikan “peristiwa 1965”.

Lebih baik, lanjut TB Hasanuddin, Komnas HAM menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut dengan cara musyawarah.

“Marilah kita selesaikan persoalan bangsa dengan musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa harus saling mendiskreditkan pihak lain, apalagi sampai melibatkan pihak-pihak asing,” pungkas TB Hasanuddin.

Sebagaimana diketahui, Komnas HAM berencana akan meminta bantuan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pertumpahan darah 50 tahun lalu itu. Lembaga ini meminta deklasifikasi dokumen-dokumen rahasia AS yang dapat memberikan titik terang mengenai bagaimana pembunuhan itu direncanakan dan sejauh mana Amerika Serikat bekerjasama dengan militer Indonesia.

Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, bertemu pekan lalu dengan para pejabat Departemen Luar Negeri AS dan telah membuat permintaan resmi untuk Obama bahwa pengeluaran dokumen-dokumen dari CIA, Badan Intelijen Pertahanan dan badan-badan lain akan membantu “mendorong pemerintah Indonesia untuk menggandakan upaya-upayanya untuk mengungkap kebenaran” dan mendorong rekonsiliasi.

“Kami perlu AS untuk segera merilis dokumen-dokumen tersebut untuk membantu upaya-upaya kami,” ujar Nurkhoiron dalam sebuah wawancara. Ia mengatakan saat Obama tidak menjabat lagi tahun depan, momentum untuk tindakan AS bisa hilang.

Facebook Comments