Terungkap! Ada 2 Janji Komisi V DPR ke Pengemudi Ojol

 Terungkap! Ada 2 Janji Komisi V DPR ke Pengemudi Ojol

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat DR H Irwan Fecho, SIP, MP telah janji pada sejumlah pengemudi ojol (ojek online) akan berjuang membuat regulasi mengakomodir kepentingan mereka. Irwan Fecho ingin agar profesi ojol memiliki payung hukum yang jelas.

“Pengemudi ojek online atau yang biasa kita kenal ojol perlu ada aturan yang jelas, mengaturnya,” kata Irwan pada wartawan Lintas Parlemen, Selasa (30/8/2022).

Irwan mengaku, dirinya bersama perwakilan Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi masalah perhubungan sempat menemui para pengemudi ojol yang menggelar aksi demontrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022) kemarin. Irwan menceritakan, dirinya mendengarkan langsung aspirasi rombongan pengemudi ojol.

Politisi asal Kalimantan Timur (Kaltim) ini, tidak sendirian menemui para demonstran dengan menandatangani perjanjian tersebut. Ada dua Anggota Komisi V DPR RI lainnya selain Irwan, yakni Ir H Eddy Santana Putra dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Sumatera Selatan I dan Cen Sui Lan dari Fraksi Partai Golkar dari Dapil Kepulauan Riau.

Irwan juga menyampaikan, pihak Komisi V DPR RI sedang bersepakat memperjuangkan regulasi terhadap pengemudi ojol melalui revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada program legislasi nasional (Prolegnas) di tahun 2023 mendatang. Ketiga Anggota Komisi V DPR RI telah menyepakati payung hukum yang baru sebagai alternatif lain untuk sopir transportasi daring.

“Komisi V DPR RI memberikan aspirasi kepada driver ojek Online yang telah memperjuangkan aspirasi tarif transportasi online. Kedua, selanjutnya, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan aspirasi tersebut terutama yang menyangkut payung hukum dan revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ melalui Prolegnas 2023,” demikian bunyi janji ketiga Anggota Komisi V DPR RI tersebut pada pengemudi ojol dengan materai.

“Kita kemarin sudah berdiskusi sama kawan-kawan lainnya soal perlu adanya regulasi alternatif lainnya. Yang artinya kami bakal merancang sebuah konsep rancangan UU atur transportasi online yang ada ini,” tutup Irwan.

Editor: Habib Harsono

Digiqole ad

Berita Terkait