Tidak Membeli Kucing Dalam Karung

 Tidak Membeli Kucing Dalam Karung

Oleh

Saifuddin Al Mughniy*

*****
Bias dalam politik adalah hal yang biasa,
Namun tidak berarti membenarkan kebiasaan
Untuk sebuah tujuan politik, adalah kebohongan publik

Dalam politik memang tidak cukup sekedar komunikasi atau penyampaian visi dan misi kelompok, partai politik, calon untuk mengagregasi kepentingan politik tertentu. Tetapi dalam politik butuh produk untuk dijual, secara filosofi sebaik apapun itu produk kalau tidak ditopang dengan manajemen pemasaran maka produk itu akan menjadi produk gagal. Dan disinilah dibutuhkan komunikasi sekaligus marketing politik sebagai langkah strategik bagi kehidupan politik itu sendiri.

Marketing politik adalah variasi dari kebijakan komunikasi pemasaran untuk mempromosikan seorang atau proyek politik dengan menggunakan model teknik pemasaran komersial, sebagai mewakili seperangkat metode yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi politik untuk pencapaian tujuan, dalam hal program politik atau dalam memengaruhi perilaku para pemilih dengan melakukan propaganda dan provokasi sebagai bentuk meyakinkan para pemilih atau konsumen untuk menerima apa yang ditawarkan oleh produsen atau pemilik program.

Dalam konteks politik, sangat langka menemukan kemenangan politik yang secara alamiah tanpa melalui proses market yang baik. Mulai desain, tim sukses, program serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan semua itu adalah kerja-kerja marketing politik. Apatah lagi di era digital seperti saat ini banyak varian untuk mengkampanyekan produk politik kepada rakyat pemilih.

Sejarah Marketing Politik

Marketing politik, ada yang mengatakan terlihat pada awalnya pada kampanye bagi kepentingan Napoleon di Mesir, tindakan Talleyrand dalam memberikan saran kepada Menteri Hubungan Luar Negeri Perancis saat itu, akan tetapi, sebagian besar lebih merujuk kepada Joseph Goebbels dengan film-film dari Leni Riefenstahl melalui slogan-slogan politik dari Nazi dan pemerintahan Reich Ketiga, yang saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler sebagai bagian dari propaganda politik. Akan tetapi hal ini akan masih juga harus melalui perdebatan yang kompleks mengenai terminologi.

Dalam marketing politik modern sebetulnya merupakan elaborasi yang dilakukan oleh para profesional iklan merupakan produk asal Amerika Serikat. Semasa ketika Presiden Franklin D. Roosevelt menjabat sekitar tahun 1932 sudah terdapat sebuah program penyiaran melalui media radio yang lebih terkenal dengan nama program Fireside Chats dengan Franklin D. Roosevelt baru kemudian pada tahun 1933.

Di California berdiri sebuah perusahaan biro iklan yang pertama kali dalam marketing politik adalah Campaign, Inc. yang didirikan oleh Clem Whitaker dan Leone Baxter sebagai cikal bakal dari industri politik, dan pada sekitar tahun 1960-an seiring terjadi peningkatan penggunaan media televisi dalam iklan kampanye politik dalam menjalankan komunikasi politik, terdapat seseorang yang bernama Joseph Napolitan mengaku dan menyebut dirinya sebagai seorang konsultan politik ( David D. Perlmutter, Manship Guide to Political Communication, halaman 19).

Konsultan marketing politik penggunaan teknik-teknik pemasaran yang sebelumnya hanya digunakan untuk produk-produk konsumen, kemudian tumbuh pesat dan berpengaruh menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan kampanye hampir di semua tingkatan pemerintahan di Amerika Serikat.  Bidang pekerjaan konsultan marketing politik bekerja tidak hanya pada saat-saat kampanye pemilu, akan tetapi juga bekerja untuk organisasi-organisasi politik lainnya termasuk pihak-pihak di dalam komite-komite aksi politik yang kadang-kadang pembiayaan di samarkan melalui pengeluaran independen. Terdapat beberapa juga melakukan pekerjaan sebagai humas atau melakukan riset bagi perusahaan kooperasi dan pemerintahan.

Dengan kemajuan pengembangan teknologi di bidang media, pemasaran politik telah menemukan alat baru untuk meningkatkan komunikasi yang persuasif. Selama masa-masa kampanye para politisi telah terampil menggunakan media radio untuk menyebarkan pesan-pesan mereka, salah satu contoh adalah Adolf Hitler lebih dari dari 60 tahun memanfatkannya demikian juga dengan dan John F. Kennedy, melalui penggunaan media televisi sebagai komponen utama dalam komunikasi politiknya, demikian pula dengan Jenderal Charles de Gaulle di Perancis dalam usaha untuk meningkatkan pencitraan dengan penggunaan media ini.

Saat sekarang, media internet ikut pula sebagai inti dari pemasaran politik. Dan itu bias dilihat bagaimana media social misalnya seperti facebook dijadikan sebagai instrument memsarkan gaya politik sekalipun memang ada hal yang tidak menarik, karena ada sebagian anggota parlemen kita yang cendrung eksis, selfi-selfi dengan istri dan keluarganya dengan setumpuk makanan tetapi bukan setumpuk program yang berhasil mereka kerjakan dan diupload di jejaring sosial.

Problem Klasik Dalam Konsultan Politik

Talleyrand seorang politisi dan diplomat kelahiran Perancis mengatakan bahwa “Dalam perpolitikan, apa yang menjadikan keyakinannya akan lebih penting daripada apa yang sebenarnya terjadi“. Seorang Konsultan marketing politik pada umumnya bekerja lebih pada segi aspek emosional pemilih dibandingkan dengan pemaparan program-program kerja secara spesifik atau penjelasan teknis program.

Media akan memiliki peran utama dalam bidang pekerjaan para konsultan marketing politik akan tetapi media bukanlah satu-satunya alat dengan melalui sebuah metode para konsultan marketing politik mencakup penggunaan teknik-teknik penargetan dalam komunikasi jarak dekat atau metode persuasi dengan campuran retorika melakukan rekayasa penggeseran tema perdebatan dalam memengaruhi tingkah laku pemilih.

Tema kampanye adalah bagian dari strategi ini sebagai pembuatan topik yang menarik bagi pemilih. Kebijakan pelaku marketing politik dapat baik digunakan sebagai penyebab mempromosikan seorang atau partai dalam suatu negara, Konsultan marketing politik sering dipersalahkan berperilaku bagaikan menjual produk barang-barang dibandingkan dengan ide-ide atau program politik.

Dalam konteks politik Indonesia dengan menjamurnya lembaga survey dan konsultan politik berkecendrunga hanya bersifat tentaif dan temporer, sebab sebagian lembaga-lembaga tersebut hanya terlibat dalam proses pendampingan kepada calon tertentu bahkan nyaris terlibat sebagai tim sukses. Lembaga-lembaga konsultan politik ini sedikit tidak obyektif oleh karena pemilu dijadikan sebagai ajang adu gensi dan kepercayaan institusinya dihadapan calon yang mereka survey.

Sebagai bahan kritik, bahwa kita harapakan kedepan lembaga konsultan politik dan lembaga survey bukan hanya terlibat jadi konsultan dalam proses pemilu akan tetapi ia harus tetap tampil sebagai lembaga konsultan politik pada siapapun yang menang demi menjaga kepercayaan public, itu jauh lebih penting ketimbang konsultan politik berhenti disaat kontekstasi politik usai. ***Demikian !

Saifuddin Al Mughniy*
Sekjen Forum Rakyat Indonesia
Analis Politik LKiS Research Development
Direktur Eksekutif OGIE institute Research and political Development
Anggota Forum Dosen Makassar

Digiqole ad

Berita Terkait