Uji Kelayakan BSBI, Heri Gunawan: Mereka Akan Beri Laporan ke DPR soal Telaahan Kebijakan BI

 Uji Kelayakan BSBI, Heri Gunawan: Mereka Akan Beri Laporan ke DPR soal Telaahan Kebijakan BI

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan (Hergun) menilai calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang akan dilakukan uji kelayakan atau fit and proper test melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) akan memberikan laporan kerja Bank Indonesia (BI) ke DPR RI.

Hergun mengungkapkan, BSBI bertugas untuk membantu DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Bank Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 58A UU Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

“Ini adalah badan supervisi karena bank Indonesia kan adalah badan yang independent,” kata Hergun saat Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). RPDU tersebut digelar selama dua hari, mulai dari Rabu (5/7/2023) hingga Kamis (6/7/2023).

Jadi DPR tidak serta-merta bisa masuk ke sana tapi harus ada yang namanya badan supervisi yang nantinya akan memberi report kepada DPR terkait telaahan kebijakan Bank Indonesia apakah sudah sesuai dengan yang disampaikan atau tidak,” sambung Hergun.

Adapun pada hari ini, Rabu, uji kelayakan dan kepatutan tersebut diikuti oleh 10 orang Calon Anggota BSBI, baik yang berasal dari akademisi, praktisi maupun unsur pemerintah. Adapun terhadap 5 orang Calon Anggota BSBI lainnya, akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan pada esok hari. Nantinya akan dipilih 5 orang untuk menggantikan Anggota BSBI periode 2020-2023 yang saat ini menjabat hingga akhir tahun di Bulan Desember.

“Hari ini kita ada Fit and Proper Test BSBI, ada 15 calon anggota yang nantinya akan kita pilih 5 orang. Nanti akan ada lagi tambahan unsur pemerintah,” jelas Hergun.

Adapun kelima nama anggota terpilih tersebut nantinya akan dibahas dalam Rapat Internal Komisi XI dan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden dengan masa jabatan 3 tahun (2024-2026).

Berita Terkait