Untuk Cegah Kebakaran Hutan, Bamsoet Segera Gelar Rapat Gabungan hingga Studi Banding...

Untuk Cegah Kebakaran Hutan, Bamsoet Segera Gelar Rapat Gabungan hingga Studi Banding ke Luar Negeri

SHARE

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) angkat suara terkait ditetapkannya status siaga darurat kebakaran hutan di delapan provinsi yaitu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Jambi oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Waktu dekat ini pihak DPR segera rapat membahas persoalan tersebut.

“Karena akan terjadi darurat kebakaran hutan di bulan Juli dan Agustus, maka kami sebagai pimpinan DPR akan mengadakan Rapat Gabungan Komisi II DPR, Komisi IV DPR dan Komisi V DPR dengan mengundang KLHK dan BMKG serta Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki lahan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan terkait cuaca ekstrem untuk melakukan antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” kata Bamsoet, Jumat (22/6/2018) kemarin.

Selain itu, Bamsoet akan meminta Komisi IV DPR mendorong KLHK untuk mengadakan studi banding ke negara-negara yang pernah mengalami bencana karhutla akibat cuaca ekstrem, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Rusia, serta mengkaji informasi tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk penanggulangan karhutla di Indonesia oleh KLHK dan Pemda.

“(Selain studi banding ke luar negeri) Meminta Komisi IV DPR mendorong KLHK melalui Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat di tempat yang rawan kebakaran,” jelas Bamsoet.

Politisi Golkar ini mengusulkan, perlunya mendirikan menara pengawas dan pos jaga dengan jarak pandang jauh, dilengkapi sarana dan prasarana untuk mendeteksi kebakaran seperti teropong dan alat komunikasi serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Bamsoet juga akan mencoba melalui Komisi V DPR untuk mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengkaji cuaca ekstrem yang akan terjadi di bulan Juli dan Agustus, serta menyampaikan informasi tersebut kepada KLHK, Pemda, dan masyarakat di sekitar daerah rawan karhutla.

Baca juga :   Politisi PDIP Apresiasi Pertemuan Jokowi-Mahathir di Istana Bogor

Tak hanya itu, Bamsoet segera meminta Komisi IV DPR mendorong KLHK melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait tata cara penyelamatan diri dari bencana karhutla, dan pencegahan dampak kebakaran hutan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tata cara partisipasi masyarakat dalam penggunaan alat pemadam api ringan (APAR).

“Itu perlu untuk menangani kebakaran hutan dan lahan pada tahap awal,” pungkasnya.

Seperti diwartakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Manggala Agni, telah melakukan pemadaman awal terhadap beberapa kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Itu dilakukan dalam rangka antisipasi karhutla memasuki musim kemarau.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan menyampaikan, pihaknya telah meminta semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KLHK di lapangan dan pemerintah daerah, untuk melakukan upaya antisipasi pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Pemadaman telah dilakukan di wilayah Kelurahan Rawa Mambok, Kecamatan Sintang, Kota Sintang bersama-sama dengan personil TNI, POLRI, yang melibatkan masyarakat. Ada ± 2 hektar kebakaran yang bisa dipadamkan hingga malam hari (21/06/2018) kemarin. (HMS)

Facebook Comments