Utang Pemerintahan Jokowi Bejibun, Begini Pembelaan Misbakhun

Utang Pemerintahan Jokowi Bejibun, Begini Pembelaan Misbakhun

SHARE
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun (foto: dpr.go.id)

PASURUAN – Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menyatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan penambahan jumlah utang pemerintah yang sudah menyentuh angka Rp 4.000 triliun. Menurutnya, tambahan utang itu sudah melalui persetujuan DPR dan digunakan untuk hal-hal produktif.

“Posisi utang pemerintah masih dalam kondisi aman karena penggunaannya di bawah persetujuan DPR. Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir karena utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, di antaranya pembangunan infrastruktur,” ujar Misbakhun saat menghadiri peresmian rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan penyerahan bantuan peralatan pertanian di Kota Pasuruan, Selasa (20/3).

Legislator Golkar yang duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menambahkan, jumlah utang pemerintah juga masih dalam level normal. Selain itu, sambungnya, Indonesia memiliki kemampuan yang baik dalam membayar utang.

Karena itu Misbakhun meyakini penambahan utang yang masih dalam batas aman tak akan mengganggu kinerja pemerintah. “Justru karena utang digunakan untuk sektor sektor produktif maka dalam jangka panjang akan menyejahterakan masyarakat,” kata politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo itu menambahkan, pemerintah bisa menggenjot pembangunan infrastruktur karena menggunakan utang untuk kegiatan produktif. Dengan kata lain, sambung mantan pegawai Kementerian Keuangan itu, pemerintah menggunakan dana utangan agar bisa membangun infrastruktur lebih cepat ketimbang menunggu uang sendiri.

“Jika harus menunggu terlalu lama. Sementara pembangunan infrastruktur Indonesia sendiri sudah terlambat,” ujarnya di acara yang dihadiri anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rizal Jalil dan Direktur Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Kuswardono itu. (MM)

Baca juga :   Keseimbangan atau ketidakseimbangan Baru untuk Dollar?

.

Facebook Comments