Utut Adianto Sebut 3 Poin Besar RUU Kelautan: Kewenangan Daerahm Keamanan Laut, Hukum Laut

 Utut Adianto Sebut 3 Poin Besar RUU Kelautan: Kewenangan Daerahm Keamanan Laut, Hukum Laut

JAKARTA – Tim Pansus Revisi Undang-Undang Kelautan melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Banten. Ketua Pansus Revisi UU Kelautan dari PDIP Utut Adianto menjelaskan bahwa draf RUU tersebut sejauh ini lebih menekankan pada persoalan penegakan dan penguatan Keamanan Kelautan (Kamla).

“Ada banyak undang-undang yang harus kita tinjau kembali untuk membuat (RUU Pansus) ini semua lebih komperhensif dan lebih baik kedepannya,” kata Urut ke wartawan usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Pansus RUU Kelautan DPR RI ke Forkopimda Provinsi Banten, Selasa (28/11/2023) seperti dikutip situs DPR RI.

“Pansus akan mencoba membuat yang terbaik. Kalau sekarang drafnya lebih pada penegakan atau penguatan Kamla. Tentu sekalian kita kerja membuatkan yang terbaik. Jadi kita tidak ingin dikejar-kejar waktu. Kita ingin juga konsep-konsep (asas pembentukan peraturan perundang-undangan) yang dibacakan Mahkamah Konstitusi itu benar-benar kita jalankan,” Urut.

Utut menjelaskan bahwa terdapat tiga klaster besar yang dibahas dalam RUU ini. Yaitu konsep kewenangan daerah, konsep pendapatan daerah, dan penegakan hukum di laut.

“Poin-poinnya adalah kita mendengarkan aspirasi mereka. Ada 3 klaster besar, yang pertama, ada konsep kewenangan daerah yang agak terambil oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua ada konsep pendapatan daerah yang otomatis berkurang karena (UU Cipta Kerja) itu. Yang ketiga bagaimana penegakan hukum di laut yang masih tumpang tindih. Itu poin-poin besarnya tentu ada pernik pernik lainnya,” jelas Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Utut juga mengatakan bahwa publik memiliki hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dijelaskan (right to be explained), dan hak untuk ikut dipertimbangkan aspirasi (right to be considered). Ketiga hak tersebut termasuk dalam salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meaningful public participation. 

“Jadi publik punya hak untuk dijelaskan, publik punya hak untuk didengar dan publik juga punya hak untuk berpartisipasi yang punya kualitas,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Berita Terkait