Wacana Naik BBM, DPR Minta Presiden Revisi Perpres

 Wacana Naik BBM, DPR Minta Presiden Revisi Perpres

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo sebaiknya segera menerbitkan revisi Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, daripada sibuk wacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Ini adalah pilihan yang paling rasional di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih benar, akibat pandemi Covid-19 serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng, dan lainnya,” kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (11/7/2022).

Karena, kata Mulyanto, kenaikan harga BBM bersubsidi sangat sensitif bagi kenaikan inflasi, terutama dari sektor transportasi dan juga dari sektor bahan pangan pokok.

“Selain itu karena ditengarai sekarang ini penyaluran BBM bersubsidi hampir sebanyak 60 persen tidak tepat sasaran. Belum lagi adanya dugaan kebocoran BBM bersubsidi ke industri dan ekspor ilegal ke negara tetangga,” ujarnya.

“Jadi kalau pembatasan dan pengawasan BBM bersubsidi ini dapat dilakukan dengan baik, maka kita bisa menghemat APBN lebih dari 50 persen. Ini kan bagus,” tambahnya.

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu meminta Presiden tidak usah membanding-bandingkan harga BBM di Indonesia dengan di negara maju.

Namun cukup membandingkannya dengan harga BBM di negeri jiran seperti Brunei dan Malaysia. Harga BBM di negara serumpun seperti Brunei dan Malaysia jauh lebih murah dibanding Indonesia.

“Contoh, harga bensin di Brunei untuk RON 90 sebesar Rp. 3.800,- per liter, dan untuk bensin RON 95 sebesar Rp. 6.900 per liter. Di kita bensin Pertalite (RON 90) dijual dengan harga Rp. 7.650,- per liter,” tuturnya.

“Karenanya kalau Pemerintah peka dan memiliki sense of crisis, maka regulasi terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini, baik solar maupun pertalite, penting untuk segera ditetapkan. Jangan tertunda-tunda seperti sekarang ini,” pungkasnya.

Laporan: Gia

Editor: Adip

Digiqole ad

Berita Terkait