Wakil Ketua DPR Sari Yuliati Didampingi Misbakhun Dorong Evaluasi Kebijakan TKD, Respons Aspirasi ADKASI

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Sari Yuliati menyatakan dukungan terhadap aspirasi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) terkait perlunya evaluasi kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Sari sampaikan itu usai menerima audiensi jajaran ADKASI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Dalam pertemuan itu, Sari menegaskan, setiap perubahan kebijakan fiskal, khususnya yang berkaitan dengan TKD, harus dilakukan secara transparan dan melalui dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, kebijakan fiskal yang menyangkut daerah tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan riil masyarakat di tingkat kabupaten.

“Kami di DPR tentu berkepentingan memastikan kebijakan pusat tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah. Karena pada dasarnya kami juga lahir dan dibesarkan dari daerah,” ujar Sari.

Untuk memperdalam pembahasan dari sisi kebijakan dan teknis anggaran, Sari didampingi Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam audiensi tersebut. Komisi XI sendiri membidangi keuangan dan perbankan, termasuk kebijakan fiskal nasional.

Misbakhun mengakui adanya kekhawatiran daerah terkait dampak penyesuaian alokasi TKD terhadap kapasitas fiskal pemerintah kabupaten. Ia menilai, relokasi anggaran dalam APBN untuk mendukung program strategis nasional perlu tetap mempertimbangkan kesinambungan pembangunan daerah.

“Kami akan meminta penjelasan dari pihak eksekutif, termasuk direktorat jenderal terkait, agar ditemukan solusi yang adil dan proporsional. Kepentingan nasional penting, tetapi kebutuhan daerah juga tidak boleh terabaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum ADKASI Siswanto menyampaikan bahwa pengurangan atau perubahan skema TKD berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di 415 kabupaten di seluruh Indonesia. Ia menyebut sejumlah daerah menghadapi keterbatasan ruang fiskal untuk merealisasikan visi-misi kepala daerah akibat kebijakan tersebut.

ADKASI berharap DPR RI bersama pemerintah pusat dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan TKD, agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal dan pelayanan publik tidak terganggu.

Audiensi ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran negara, sekaligus wujud komitmen parlemen dalam menjembatani aspirasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.