Ciuman Massal di Nias, PDIP: Mereka Mencoreng Revolusi Mental Presiden!
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan angkat suara terkait aksi ciuman massal yang gelar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat merayakan hari kasih sayang (Valentine day) 14 Februari di Nias Selatan.
“Saya prihatin, kok ASN atau PNS merayakan Hari Kasih Sayang atau Valentine’s Day dengan cara itu? Saya bukan menutup diri dengan kemajuan dan perkembangan sosial budaya termasuk juga pengaruh dunia barat. Tapi saya hampir tak percaya itu terjadi di Nias yang sangat kental adat istiadat, budaya dan kearifan lokalnya,” jelas Arteria, Jakarta, Senin (20/2/2017).
“Mau dipaksakan dengan alasan pembenaran apapun. Saya rasa mengumbar kemesraan, sekalipun dilakukan oleh suami istri yang sah di muka umum masih belum dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat kita, apalagi di Nias,” sambungnya.
Karena itu, Anggota Komisi II DPR ini, minta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk turun ke Nias, mengecek dan mencari informasi yang faktual terkait kejadian tersebut.”Saya minta (KASN) laporannya secepatnya, paling tidak setelah reses bisa kita dapat infonya untuk dibahas. Kita coba mulai dari SKPD. Kita tanyakan kepala dinasnya, ya bupati pun kita mintakan klarifikasi. Semua prosesnya berjenjang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meski kegiatan itu terjadi di lingkungan Pemerintahan Daerah (Pemda) Nias Selatan, belum tentu bupati terlibat dan dinyatakan bersalah.
“Tapi bupati juga tidak boleh lepas tangan, walau bagaimanapun beliau kan pemegang kekuasaan pemerintahan daerah tertinggi di Nias Selatan. Jadi kita harus proporsional, nanti kita putuskan dan biarkan KASN bekerja,” terang Arteria.
Jika hasil laporan KASN, lanjutnha, ciuman massal itu benar, sangat disayangkan terjadi meski ingin mengambil momentum Hari Kasih Sayang. Seyogyanya dalam konteks pelayanan publik bukan aksi cium seperti itu.
“ASN itu harus menjadi contoh yang baik, mereka itu dipilih melalui proses seleksi yang dibiayai negara. Seharusnya bersikap sebagaimana layaknya “orang pilihan”, mereka itu adalah simbolisasi hadirnya negara di tengah masyarakat. Ini mencoreng gerakan revolusi mental dan reformasi birokrasi,” jelasnya
Hal senada juga disampaikan, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo bahwa kegiatan itu tidak etis dan keluar dari nilai ke-Indonesiaan yang dirajut selama ini.
Apalagi Nias Selatan, terangnya, kental dengan adat istiadat, penghormatan terhadap leluhur serta sangat menjaga etika. “Jika itu terjadi di lingkungan ASN, itu sangat tidak etis,” jawabnya singkat. (ATT)
