Bawaslu DKI Temui Polda Metro Jaya, Bahas Ini…

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung bergandengan tangan dalam kesepahaman dalam penyelesaian pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Semua terekam dalam satu bentuk kerja sama di Sentra Gakumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu).

Seperti yang dilakukan Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (31/1/2018) pukul 13 WIB kemarin melakukan rapat koordinasi dengan pihak kepolisian (Polda Metro Jaya) di wilayah DKI Jakarta. Sejumlah persoalan terkait kepemiluan dibahas agar pesta demokrasi 2019 mendatang berjalan lancar.

“Kita menggelar rapat dengan Polda Metro Jakarta Dalam rangka menjalankan amanah UU nomor 7 tahun 2017 Pasal 486 ayat 1 sampai ayat 11,” kata Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Divisi Penindakan dan Pelanggaran Puadi, SPd, MM pada wartawan, Kamis (1/2/2018).

Untuk diketahui, pada Ayat 1 berbunyi: “Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisiann Negara Ri dan Kejaksaan agung RI membentuk Gakumdu.”

Alasan itu, kata Puadi, Bawaslu DKI segera melakukan koordonasi dengan pihak Polda Metro Jaya untuk menyamakan persepsi terkait sosialisasi UU tersebut.

Menurutnya, Gakkumdu di UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ada sejumlah perbedaan dengan mekanisme yang berbeda. pada pemilihan diatur oleh peraturan bersama antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Sementara di pemilu di pasal 486 ayat 11 UU Nomor 7 tahun 2017 diatur dengan peraturan Bawaslu.

“Walaupun demikian peraturan Bawaslu sebagaimana dimakaud dalam pasal 486 ayat 11, disusun bersama Kepolisian Negara RI, jaksa Agung RI dan Ketua Bawaslu,” ujar Puadi.

“Penyidik dan penuntut dalam menjalankan tugasnya secara penuh waktu dalam menjalankan tindak pidana pemilu. Dan penyidik dan penuntut diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas Gakkumdu,” paparnya. (HMS)