Parlementaria

Komisi III DPR RI Pertanyakan Strategi PPATK Cegah dan Lacak

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pesatnya teknologi keuangan, cryptocurrency atau mata uang digital (kripto), membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan aset digital dalam kejahatan terorganisir, semisal korupsi, judi online, narkoba ataupun pencucian uang. Karenanya, pengawasan ketat dan perlunya regulasi khusus terkait penindakan pidana pada perdagangan aset kripto merupakan langkah […]Read More

Pendidikan

Harapan di Era Presiden Prabowo, Maftuh: Semoga Tidak Ada Lagi

JAKARTA –  Aktivis muda dan pemerhati generasi muda Maftuh menyampaikan harapannya  di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Maftuh berharap, agar tidak ada lagi anak bangsa yang harus berhenti sekolah karena kendala biaya. Menurutnya, pendidikan adalah hak dasar yang seharusnya bisa diakses oleh setiap anak Indonesia tanpa terkecuali. Maftuh menekankan bahwa banyak anak-anak di berbagai daerah, […]Read More

Lintas DKI Pilkada

Sengketa Antar Peserta Pilkada 2024 di Tanjung Priok Diselesaikan dengan

JAKARTA –  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara bersama Panwascam Tanjung Priok telah menyelesaikan sengketa Alat Peraga Kampanye (APK) melalui Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (6/11/2024). Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada hari Selasa 5 November 2024. Bagaimana kasusnya? Sebagai informasi kejadian sengketa APK berada di […]Read More

Pilkada

‘Pangkep Kaya dengan Alamnya, tapi Masyarakat Sengaja Dimiskinkan’

PANGKEP – Pangkep kaya dengan alamnya, tapi masyarakat sengaja dimiskinkan. Kenapa demikian? Hal itu padangan pasangan calon Bupati dan wakil bupati Pangkep nomor urut dua dokter Andi Nusawarta dan Sofyan Razak saat menyampaikan visi misi dan program unggulan di Kampung, Bontojai Kelurahan, Sibatua, Kecamatan, Pangkajene, Pangkep, Sulsel, Rabu (06/11/2024 ). Tokoh masyarakat sekaligus politisi partai […]Read More

Berita

PDIP DPR Ingin Atur Ojol Diubah Biar Ada Hak dan

JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan jumlah Ojek online (Ojol) di Indonesia saat ini sudah mencapai 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol tersebut hanya diatur Peraturan Menteri (Permen) saja. Untuk itu, Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. […]Read More

Parlemen Jalanan

DPRD Gorontalo Didemo, Mikson Yapanto Terima Demonstrasi Aliansi Gerakan Mahasiswa

GORONTALO – Ketua Komisi II DPRD Provinsi  Gorontalo Mikson Yapanto menerima demonstrasi yang digelar oleh aliansi Gerakan Mahasiswa Pembela Rakyat (Gempar) di Halaman DPRD Provinsi Gorontalo. Senin, (04/11/24). Aksi tersebut difokuskan pada isu penting soal pembayaran tali asih oleh PT. PETS hingga kini belum juga diselesaikan, serta penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) yang seharusnya dituntaskan dalam […]Read More

Lintas Sulsel Pemilu Pilkada

Kampanye di Biraeng Dokter Cua Janjikan Lapangan Kerja dan Permodalan

PANGKEP – Pasangan Calon  Bupati dan Wakil Bupati Pangkep nomor urut dua dr. Andi Nusawarta alias Dokter Cua Sofyan Razak berjanji akan membuka lapangan kerja dan permodalan untuk usaha seluas-luasnya untuk rakyat Pangkep. Untuk itu, Dokter Cua mengajak masyarakat Biraeng mencoblos nomor dua nanti pada tanggal 27 November agar bersama-sama bisa merubah Pangkep ke arah […]Read More

Berita

KADIN Indonesia Bentuk Satgas soal Putusan MK, Perlunya UU Ketenagakerjaan

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan KADIN Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diajukan oleh Partai Buruh. […]Read More

Parlementaria

Herman Khaeron Minta Pemerintah Perjelas Aturan Pemutihan Utang untuk Petani,

JAKARTA –  Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta kementerian terkait untuk segera memperjelas aturan mengenai pemutihan utang bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Menurutnya, aturan ini sangat dibutuhkan untuk membantu mereka yang terdampak oleh pandemi Covid-19, yang saat ini kesulitan untuk mengakses pinjaman baru karena terbentur status redline di BI Checking. “Presiden sudah menyampaikan komitmennya […]Read More