Parlementaria

UU PSDK Disahkan, Sugiat Dorong Sosialisasi Masif ke Daerah

LP JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) menjadi undang-undang merupakan wujud nyata keberpihakan negara kepada saksi dan korban kejahatan. Ia menjelaskan, RUU PSDK terdiri atas 12 bab dan 78 pasal yang memuat penguatan perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk penguatan […]Read More

Parlementaria

Anis Byarwati: Semangat Kartini Harus Hidup Lewat Pendidikan

LP JAKARTA – Anggota DPR RI Anis Byarwati turut memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap 21 April. Ia menegaskan bahwa sosok Raden Ajeng Kartini bukan sekadar simbol perjuangan perempuan, melainkan pengingat pentingnya pendidikan dan kualitas manusia dalam membangun bangsa. “Ia adalah suara nurani yang mengingatkan bahwa kemajuan bangsa bertumpu pada pemuliaan manusia melalui pendidikan, akhlak, […]Read More

Parlementaria

Yanuar: Pengesahan UU Perlindungan Saksi dan Korban Perkuat Keadilan bagi

LP JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yanuar Arif Wibowo, menyambut pengesahan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi undang-undang sebagai momentum penting dalam reformasi hukum nasional. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan hukum, khususnya bagi masyarakat kecil dan kelompok rentan. Menurutnya, pengesahan aturan ini menandai […]Read More

Parlementaria

Komisi VIII DPR Soroti Layanan One Stop Service Haji 2026

LP JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti implementasi layanan one stop service dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Ia menegaskan skema tersebut pada prinsipnya sudah tepat, namun harus didukung profesionalisme petugas agar manfaatnya benar-benar dirasakan jemaah. Menurutnya, one stop service yang diterapkan pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah merupakan bagian dari […]Read More

Parlementaria

Bahtra Dorong Anggaran Daerah Fokus Program Prioritas

LP JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan kebijakan efisiensi anggaran di daerah harus diarahkan pada program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah pusat telah mengarahkan pengelolaan anggaran agar lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran. Arahan tersebut, kata dia, […]Read More

Parlementaria

DPR Pastikan Haji 2026 Aman di Tengah Eskalasi Global

LP JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tetap aman meskipun situasi geopolitik global tengah mengalami eskalasi di sejumlah kawasan. Ia menegaskan bahwa aspek keamanan menjadi prioritas utama yang terus dikawal oleh pemerintah Indonesia bersama otoritas Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan usai Komisi VIII DPR RI […]Read More

Parlementaria

Temuan BPK Soal Pangan, DPR Minta Pemerintah Benahi Tata Kelola

LP JAKARTA – Anggota DPR RI, Slamet, menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Pangan yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/4/2026). Temuan tersebut mengungkap masih lemahnya tata kelola data, belum optimalnya sistem informasi pangan, serta belum ditetapkannya dokumen strategis Rencana Pangan Nasional (RPN) dan Rencana Aksi Nasional […]Read More

Parlementaria

Soal Rencana PPN Tol, Tomkur Ingatkan Dampaknya ke Masyarakat

LP JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Tommy Kurniawan, merespons rencana Direktorat Jenderal Pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol sebagai bagian dari perluasan basis pajak dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Politikus yang akrab disapa Tomkur itu menyampaikan bahwa upaya Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam […]Read More

Parlementaria

DPR Sahkan RUU PSDK Jadi UU, Perkuat Perlindungan Saksi dan

LP JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Sebelum pengesahan, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua Panja […]Read More

Parlementaria

Hari Kartini 2026, Puan: Perempuan Penentu Arah Bangsa

LP JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peran perempuan dalam menentukan arah perjalanan bangsa pada peringatan Hari Kartini tahun 2026. Menurut Puan, perempuan Indonesia saat ini tidak lagi perlu membuktikan kemampuannya, melainkan terus memperluas kontribusi dalam berbagai sektor pembangunan nasional. “Perempuan Indonesia sudah tidak perlu membuktikan bahwa mereka mampu. Pertanyaan hari ini […]Read More