Bahtra Dorong Anggaran Daerah Fokus Program Prioritas

LP JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan kebijakan efisiensi anggaran di daerah harus diarahkan pada program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Menurutnya, di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah pusat telah mengarahkan pengelolaan anggaran agar lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran. Arahan tersebut, kata dia, harus dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah.

“Di tengah kondisi global yang tidak menentu, kita harus memastikan anggaran digunakan secara efisien dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Bahtra saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Ia menilai masih terdapat pola belanja daerah yang berulang setiap tahun tanpa memberikan dampak signifikan.

Karena itu, Komisi II mendorong perubahan paradigma dalam penyusunan anggaran agar lebih berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

“Kegiatan yang sifatnya seremonial harus dikurangi. Yang harus diperbanyak adalah program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti pentingnya peningkatan alokasi anggaran pada sektor prioritas seperti infrastruktur dan pendidikan.

Ia mencontohkan masih adanya kondisi di sejumlah daerah di mana fasilitas pendidikan belum memadai, bahkan terdapat siswa yang harus menghadapi tantangan akses untuk bersekolah.

“Kita masih melihat ada anak-anak yang harus menyeberang sungai untuk pergi ke sekolah. Ini yang harus menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran daerah,” ungkapnya.

Selain itu, Bahtra mengapresiasi langkah sejumlah pemerintah daerah yang mulai menerapkan kebijakan efisiensi, seperti penghematan penggunaan bahan bakar dan optimalisasi transportasi umum bagi aparatur sipil negara.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan kesadaran pemerintah daerah untuk menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kondisi saat ini.

“Upaya-upaya efisiensi ini harus terus diperkuat dan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Komisi II DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal implementasi kebijakan efisiensi anggaran di daerah agar tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

[Rdh]