Komisi IV DPR Dorong Panja Lobster, Respons Keluhan Nelayan soal Benih

LP JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Melati, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL).

Respon tersebut sebagai langkah konkret menindaklanjuti berbagai persoalan di sektor kelautan yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan.

Menurut Melati, pembentukan Panja merupakan respons serius terhadap aspirasi nelayan dan pembudidaya yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses serta memanfaatkan sumber daya benih lobster.

“Peraturan yang tidak memihak masyarakat bertentangan dengan Pasal 33 UUD dan tidak sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kalau diperlukan Panja lobster, mari kita lakukan bersama sebagai bentuk komitmen menjalankan amanat UUD,” ujar Melati dalam audiensi Komisi IV DPR RI bersama kelompok pembudidaya benih lobster di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ia mengaku memahami kondisi nelayan karena rutin berkomunikasi langsung dengan mereka. Berdasarkan kunjungannya ke daerah pemilihan di Bangka Belitung, Melati menemukan nelayan menghadapi tantangan serius akibat menurunnya hasil tangkapan ikan.

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa nelayan melaut lebih jauh hingga melampaui batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan demi memenuhi kebutuhan hidup.

“Nelayan sekarang harus melaut lebih dari 12 mil karena ikan semakin sulit didapat. Padahal itu dilarang, tetapi mereka harus bertahan hidup. Jika benur tersedia di daerah pemilihan, saya yakin ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI, T. A. Khalid, turut mendorong pembentukan Panja lobster guna memperbaiki tata kelola sektor tersebut agar lebih berpihak pada nelayan.

“Kita perlu Panja untuk mengatur tata kelola yang lebih baik. Dengan begitu, nelayan sejahtera, budidaya berkembang, dan negara juga mendapatkan pemasukan. Ini harapan kita bersama,” tegasnya.

Pembentukan Panja diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperbaiki regulasi dan tata kelola benih lobster, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi nelayan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional.

[Rdh]