DPR Minta Kritisi Kinerja Kabinet Jokowi-JK Jelang Pilpres 2019 dengan Data

JAKARTA – Kurang dari setahun Indonesia akan kembali menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg)dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 secara serentak. Menjelang pesta demokrasi, suasana politik di tanah air mulai terasa memanas. Termasuk kritik yang diarahkan pada kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK.

Anggota Komisi II DPR RI yang juga politisi senior partai Golkar Firman Soebagyo, menyampaikan, masih ada saja politisi yang belum dewasa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.

“Kecenderungannya hanya melihat dari sisi kelemahan dan kekurangan dibandingkan keberhasilan yang lebih besar,” ujar Firman.

Firman yang pernah menjadi pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI mencontohkan sektor pertanian yang selalu dikritisi dan dianggap gagal, lebih jelek dari pemerintahan sebelumnya.

“Itu dilihat dari mana? Justru di pemerintahan sekarang lebih berhasil dan melakukan banyak terobosan dalam pembangunan sektor pertanian,” terang Firman.

Firman menjelaskan distribusi alat mesin pertanian (alsintan) membawa dampak positif dan penting bagi petani, karena dapat meringankan beban biaya olah lahan bagi petani, serta bisa meningkatkan produksi karena dengan tenaga manusia yang konvensional jauh lebih lamban.

“Alsintan itu tidak dilakukan kementerian sebelumnya, maka kalau ada pandangan politisi yang menganggap pemerintah gagal karena masalah impor pangan, menteri sebelumnya juga impor bahkan jauh lebih besar,” jelas Firman.

Contoh lainnya Firman melanjutkan, harga pangan menjelang lebaran sudah 2 tahun berturut-turut sangat berhasil dikendalikan dan tidak ada gejolak. Terbukti, setelah Budi Waseso diangkat menjadi Dirut BULOG dan berani dengan tegas menolak impor beras 500 ribu ton, dan tidak terjadi gejolak dan kelangkaan stok pangan.

Ini berarti, sambungnya, negara/pemerintah sudah mampu menyediakan kebutuhan pangan hasil produk dalam negeri dan petaninya sendiri.

“Adapuan mengenai impor, kami sesalkan mengapa Mantera Perdagangan dan Menko Perekonomian memberi ijin impor tanpa rekomendasi Kementan. Padahal itu melanggar undang-undang. Itulah yang harus dipertanyakan politisi,” kata Firman.

Firman mengajak masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi pertanyaan-pertanyaan di media massa oleh kalangan tertentu yang hanya mencari sensasi dan popularitas untuk kepentingan politik 2019 saja.

“Biarlah anjing mengonggong kafilah tetap berlalu. Yang merasakan keberhasilan program pertanian adalah petani, bukan orang-orang yang hanya pandai bercakap di media,” ungkap Firman. (Coy)