Habib Aboe soal Pengangkatan Kapolri Harus Tetap Mekanisme DPR: Polisi adalah Alat Negara dengan Kewenangan Besar
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara merespons usulan Persatuan Purnawirawan Polri terkait Kapolri. Usulan tersebut mendorong penunjukan Kapolri menjadi hak prerogatif Presiden tanpa DPR RI.
Menurut Habib Aboe, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip checks and balances. Prinsip ini menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.
“Idealnya, kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan,” kata Aboe Bakar.
Ia menegaskan Presiden berkuasa menjalankan pemerintahan, namun DPR memiliki fungsi konstitusional penting.
“Presiden memang memegang kekuasaan pemerintahan sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD 1945,” ujarnya. “Namun DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana Pasal 20A.”
Habib Aboe menilai persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri bersifat konstitusional. Mekanisme ini menjadi pengawasan politik agar kekuasaan eksekutif tidak absolut.
“Polisi adalah alat negara dengan kewenangan besar,” kata Aboe Bakar. “Kekuatan koersif negara harus berada di bawah pengawasan demokratis.”
Ia menegaskan Kapolri memimpin institusi koersif sipil yang sangat strategis. Karena itu, pengangkatannya dinilai tidak tepat tanpa kontrol legislatif.
“Keterlibatan DPR memastikan profesionalisme, akuntabilitas, dan netralitas Polri,” ia menegaskan. Menurut Aboe Bakar, mekanisme ini justru memperkuat legitimasi kepemimpinan Kapolri.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas. Ia menilai uji kelayakan DPR terhadap calon Kapolri harus tetap dipertahankan.
“Sebagai representasi rakyat, DPR perlu mendalami visi dan program calon Kapolri,” ujar Fernando. Ia menilai proses tersebut penting untuk memastikan arah kepemimpinan kepolisian.
Fernando mengaku heran dengan usulan pengangkatan Kapolri tanpa DPR. Ia berharap DPR lebih memaksimalkan perannya dalam proses seleksi.
“Saya berharap DPR mendapatkan Kapolri yang melayani rakyat, bukan penguasa,” katanya. Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi Kapolri.