DPP Balitbang AMPI Sayangkan Pelaporan Pidana Komika Pandji Pragiwaksono

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP Balitbang AMPI) menyayangkan langkah sejumlah pihak yang memilih menempuh jalur pelaporan pidana terhadap komika Pandji Pragiwaksono terkait materi lawakan dalam tayangan stand-up comedy Mens Rea.

Balitbang AMPI menilai tren pelaporan terhadap ekspresi seni, lelucon, dan opini publik mencerminkan kemunduran iklim demokrasi di Indonesia. Dalam negara demokratis, perbedaan pendapat dan kritik, sekeras apa pun nadanya, seharusnya dibalas dengan dialog dan karya, bukan kriminalisasi.

Sekretaris Balitbang AMPI, Fauzan Muslim, memiliki pandangan laporan terhadap konten pandji tidak seharusnya terjadi sebab apa yang di sampaikan pandji dalam konten nya merupakan sebuah persepsi yang kemudian coba dikemas dalam bentuk komedi dan satire.

“Jika memang terdapat pihak yang merasa memiliki pandangan berbeda atau keberatan terhadap materi pandji maka semestinya hal tersebut dijawab dengan bantahan terbuka atas gagasan yang disampaikan, bukan melalui pelaporan di kepolisian,” kata Fauzan kepada wartawan, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Menurut Fauzan, keberatan terhadap materi satire merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan akan memberikan pendidikan politik untuk masyarakat dengan membangun ruang ruang dilektis dan diskusi-diskusi yang berjalan secara interaktif.

Lebih lanjut, Fauzan mengungkapkan bahwa apabila proses pelaporan tersebut terus berlanjut hingga berujung pada pemberian sanksi pidana, hal itu tidak akan memberikan solusi apa pun baik untuk negara maupun masyarakat itu sendiri, justru hal itu berpotensi memperburuk citra negara di tengah masyarakat atas gagapnnya negara dalam mengelola iklim demokrasi yang sehat.

“Kami tidak berada pada posisi untuk membenarkan atau membela materi yang disampaikan oleh Pandji. Kritik publik terhadap isi komedi tersebut sah dan sepenuhnya terbuka untuk diperdebatkan. Namun, ketika ruang kritik justru dijawab dengan pelaporan, maka kita sedang mundur dari semangat demokrasi yang telah coba dibangun selama ini.,” tegas Fauzan Muslim.

Balitbang AMPI menilai, pelaporan kepada pihak kepolisian justru mengalihkan esensi perdebatan, memberikan panggung lebih besar kepada konten komedi tersebut, dan pada akhirnya dapat melegitimasi narasi yang dibangun Pandji.

“Dalam lanskap digital saat ini, pelaporan dan pembungkaman justru sering memicu efek backfire sehingga semakin banyak orang menonton, mendukung, bahkan membela pihak yang dilaporkan. Hal ini yang kami khawatirkan terjadi pada kasus tersebut” ujar Widodo, Bendahara Balitbang AMPI.

Lebih lanjut, Balitbang AMPI menyampaikan bahwa komedi, satire, dan seni bukan ruang steril, tetapi bagian dari ekosistem demokrasi yang memberi masyarakat ruang untuk mengkritik, bercanda, dan menguji batas wacana publik. Reaksi berlebihan terhadap konten semacam ini justru melemahkan kedewasaan berdemokrasi.

Oleh karena itu, Balitbang AMPI mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang demokratis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendorong dialog publik yang rasional dan interaktif, dengan menanggapi kritik atau satire melalui bantahan argumentatif yang berbasis gagasan, bukan melalui pendekatan represif atau penindakan melalui instrumen hukum.
2. ⁠Memperluas ruang diskusi publik yang sehat dan inklusif, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, agar perbedaan pandangan dapat dikelola secara bijaksana dan konstruktif.
3. ⁠Menjadikan kritik sebagai sarana pendidikan politik dan pendewasaan demokrasi, sehingga masyarakat terbiasa menyikapi perbedaan pendapat sebagai bagian dari proses demokrasi.
4. ⁠Menegaskan peran negara sebagai penjamin kebebasan berekspresi, dengan memastikan penegakan hukum dilakukan secara proporsional serta berorientasi pada perlindungan hak berekspresi masyarakat.
5. ⁠Mendorong pemerintah untuk memperkuat perannya dengan memprioritaskan penanganan isu-isu sosial yang bersifat substantif dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, seperti pengendalian dan mitigasi bencana di wilayah Sumatera, pemerataan akses pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian, perhatian dan energi negara dapat difokuskan pada penyelesaian persoalan-persoalan publik yang fundamental, tanpa terseret pada dinamika friksi yang tidak produktif di ruang publik.

“Respons yang berlebihan terhadap materi komedi justru membuat konten tersebut tampak semakin relevan dan seolah-olah mengandung kebenaran yang ditakuti. Padahal, substansinya merupakan kritik satire yang akan lebih bijak jika ditanggapi melalui pendekatan yang dialektis. Alih-alih dibalas dengan upaya kriminalisasi, kritik semacam ini seharusnya dijawab melalui ruang-ruang diskusi yang inklusif, sehingga perbedaan pandangan dapat dikelola secara sehat sekaligus menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat.,” tutup Balitbang AMPI.