Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB: Diharapkan Mampu Memainkan Peran Substantif Kemanusiaan Global
JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB akan diuji melalui kontribusinya dalam isu-isu kemanusiaan global.
Mengingat Dewan HAM PBB, berfungsi sebagai ruang advokasi, konsensus, dan perhatian internasional terhadap berbagai persoalan HAM dunia. Indonesia harus bisa memanfaatkan presidensinya untuk memainkan peran substantif dalam isu-isu
global, terutama konflik kemanusiaan dan ketimpangan relasi kekuasaan antarnegara. Misalnya, peran apa yang bisa dimainkan Indonesia di Dewan HAM untuk mencegah negara besar melakukan tındakan unilateral terhadap negara-negara kecil dan lemah.
Bamsoet mengapresiasi terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Mandat ini menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB berdiri pada tahun 2006, sekaligus menandai meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap peran, konsistensi, dan kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu hak asasi manusia.
Dewan HAM PBB merupakan forum utama PBB yang menangani isu hak asasi manusia di seluruh dunia, dengan 47 negara anggota dari berbagai kawasan. Presiden Dewan HAM PBB memegang peran sentral dalam memimpin sidang-sidang resmi, mengoordinasikan agenda kerja, serta menjembatani perbedaan pandangan antar negara dalam isu HAM yang kerap sensitif dan kompleks.
“Kepercayaan dunia ini menunjukkan Indonesia dipandang sebagai negara yang mampu menjembatani perbedaan, merawat dialog, serta mendorong penyelesaian isu HAM secara adil dan berimbang. Ini merupakan hasil dari diplomasi panjang dan kerja konsisten Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat dunia,” ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (13/1/26).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menuturkan, Indonesia akan memimpin Dewan HAM PBB di tengah situasi global yang diwarnai konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, serta meningkatnya tantangan terhadap kebebasan sipil dan hak kelompok rentan. Data PBB menunjukkan sepanjang tahun 2024–2025, Dewan HAM PBB menangani puluhan resolusi terkait konflik di berbagai kawasan. Mulai dari Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa Timur, serta isu lintas negara seperti hak pengungsi, dampak perubahan iklim terhadap HAM, dan penggunaan teknologi digital yang berpotensi melanggar privasi dan kebebasan individu.
“Indonesia berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, harus menjaga prinsip universal HAM. Di sisi lain, harus mampu merangkul perbedaan pendekatan dan kepentingan politik negara-negara anggota. Di sinilah pengalaman Indonesia sebagai bridge builder diuji,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berharap Indonesia mampu memanfaatkan mandat ini untuk memperkuat dialog antar peradaban, mendorong kerja sama internasional yang lebih adil, serta memastikan Dewan HAM PBB tetap menjadi forum yang dipercaya dalam melindungi martabat manusia di seluruh dunia.
“Indonesia memiliki modal sejarah diplomasi, nilai Pancasila, serta pengalaman sebagai negara demokrasi besar di dunia. Dengan bekal itu, Indonesia diharapkan mampu menjalankan peran sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara bermartabat dan membawa kontribusi nyata bagi perdamaian serta keadilan dunia,” pungkas Bamsoet. (dwi)