Esti Wijayati Ingatkan BPS: Sensus Ekonomi 2026 Harus Potret Indonesia Apa Adanya

SURAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia mengingatkan agar pendataan tidak terkonsentrasi di daerah-daerah yang telah maju secara ekonomi, karena berpotensi menghasilkan gambaran statistik yang tidak utuh.

Pernyataan tersebut disampaikan Esti saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026).

Menurut Esti, data BPS memiliki peran strategis sebagai fondasi utama perumusan kebijakan nasional.

“Kalau yang diambil datanya hanya daerah yang sudah mapan, maka hasilnya akan bias. Padahal Indonesia itu sangat beragam, dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda,” ujar Esti seperti dikutip dari media DPR RI.

Ia menilai, kecenderungan memilih wilayah dengan potensi ekonomi tinggi justru dapat menutup realitas ketimpangan yang masih terjadi di banyak daerah. Akibatnya, persoalan kemiskinan, kesenjangan pembangunan, hingga masalah sosial di wilayah tertinggal berisiko tidak tergambar secara memadai dalam statistik nasional.

Esti menegaskan, tujuan pendataan bukan untuk membangun citra positif semu, melainkan menyajikan kondisi faktual bangsa apa adanya. Data yang jujur, kata dia, justru penting untuk mengidentifikasi tantangan pembangunan yang masih harus diselesaikan.

“Kita tidak sedang mencari angka yang terlihat indah. Yang dibutuhkan pemerintah adalah data yang benar, meskipun itu menunjukkan masih banyak masalah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Esti menekankan bahwa akurasi data akan sangat menentukan efektivitas intervensi kebijakan pemerintah, mulai dari program pengentasan kemiskinan hingga percepatan penurunan stunting. Tanpa data yang presisi, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran.

“Intervensi itu harus berbasis data. Daerah mana yang kemiskinannya tinggi, di situ kebijakan harus hadir. Di mana stunting masih besar, itu yang harus menjadi prioritas,” katanya.

Untuk itu, Esti mendorong BPS memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar proses pendataan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara proporsional. Ia juga mengajak pemerintah daerah berperan aktif membangun kesadaran masyarakat agar bersikap terbuka dan jujur saat didata petugas sensus.

“Ini kerja besar negara. Kalau datanya keliru atau tidak mewakili kondisi riil, maka kebijakan yang lahir pun akan melenceng dari kebutuhan rakyat,” pungkas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.