I Nyoman Parta: Soroh atau Wangsa Adalah Fakta Sejarah, Harus Produktif dan Berorientasi Sosial

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Daerah Pemilihan Bali I Nyoman Parta, SH menyampaikan soroh atau wangsa merupakan fakta sejarah dengan kenyataan sosial yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan masyarakat Bali.

Hal itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya, dengan penekanan agar soroh tidak berhenti pada simbol dan ritual semata, melainkan menjadi kekuatan sosial yang produktif.

Menurut I Nyoman, konsep identitas keluarga berbasis garis keturunan bukan hanya ada di Bali. Di berbagai daerah di Indonesia dikenal istilah marga sebagai penanda keluarga atau leluhur. Di Bali sendiri, istilah yang lebih umum digunakan adalah “wangsa” atau “soroh”.

“Wangsa sebagai penanda keluarga atau keturunan. Dalam ilmu antropologi sosial, struktur masyarakat memang berlapis-lapis. Itu fakta sejarah dan kenyataan,” ujarnya.

Soroh dalam Perspektif Sosial dan Antropologis

Secara sosiologis, soroh atau wangsa di Bali merupakan sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan garis keturunan (pesemetonan) yang diwariskan turun-temurun. Sistem ini membentuk identitas komunal yang kuat dalam kehidupan adat, sosial, hingga keagamaan.

I Nyoman menilai, sebagai orang Bali, tidak perlu lagi memperdebatkan keberadaan soroh atau wangsa. Yang terpenting adalah bagaimana memaknainya secara konstruktif.

“Saya tidak mendebatkan lagi tentang kenyataan sejarah ini. Namun yang harus dipastikan adalah bagaimana soroh atau wangsa itu menjadi produktif, baik ke internal pesemetonan maupun untuk Bali,” tegas I Nyoman.

Dari Ritual ke Substansi Sosial

Ia mengkritisi bahwa selama ini aktivitas soroh atau wangsa lebih banyak berfokus pada kegiatan ritual dan seremoni. Ke depan, menurutnya, orientasi tersebut harus diperluas ke bidang sosial dan kemanusiaan.

“Soroh atau wangsa tidak boleh berhenti di ‘kulit’, tetapi harus menuju substansi,” katanya.

I Nyoman memberikan contoh konkret. Dalam lingkup kecil seperti dadia (kelompok keluarga besar dalam satu garis keturunan) di satu banjar, tidak seharusnya ada anggota keluarga yang hidup dalam kemiskinan atau putus sekolah.

“Misalnya dalam satu dadia, tidak boleh ada anggota yang miskin atau putus sekolah. Kalau ada anggota dadia yang mampu secara ekonomi, maka harus membantu pendidikan dan kesejahteraan saudaranya. Itu yang saya maksud dengan soroh atau wangsa yang substansial,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa jika setiap soroh bertanggung jawab menjaga dan membantu anggotanya, maka banyak persoalan sosial dapat diselesaikan secara gotong royong tanpa harus selalu bergantung pada intervensi eksternal.

Menerima Kenyataan, Menjadikannya Kekuatan

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa masyarakat Bali secara historis terbagi dalam soroh atau wangsa. Pilihannya bukan menolak, melainkan menerima dan menjadikannya kekuatan sosial.

“Fakta sejarah dan kenyataannya, manusia Bali terbagi habis dalam soroh atau wangsa. Pilihannya hanya satu: terima dan jadikan produktif,” ujarnya.

Menurut I Nyoman, apabila setiap soroh memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap anggotanya, maka solidaritas internal akan menguat dan berdampak positif bagi Bali secara keseluruhan.

Hadiri Mahasabha Pasek Kayu Selem

Dalam kesempatan itu, I Nyoman juga mengungkapkan bahwa dirinya baru saja menghadiri Mahasabha Keluarga Besar Pasek Kayu Selem. Ia mengaku merasa terhormat atas undangan tersebut serta mengapresiasi kekompakan dan soliditas yang ditunjukkan.

Ia juga menaruh hormat pada salah satu trah, Damuh Empu Kamareka Bali Mula, yang menurutnya menunjukkan semangat kebersamaan yang luar biasa.

“Saya merasa terhormat dan salut atas kekompakan keluarga besar Pasek Kayu Selem,” tutupnya.

Pernyataan I Nyoman Parta ini dinilai menjadi ajakan reflektif agar identitas tradisional seperti soroh atau wangsa tidak hanya menjadi simbol genealogis, melainkan juga menjadi instrumen pemberdayaan sosial yang konkret bagi masyarakat Bali.