Bambang Haryadi Soroti Pencemaran Sungai Cisadane, Desak KLH Bertindak Cepat

MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi XII DPR RI menyoroti serius dugaan pencemaran Sungai Cisadane akibat kebakaran pabrik di kawasan pergudangan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) segera mengambil langkah cepat untuk mengendalikan dampak pencemaran yang telah merusak ekosistem sungai.

“Kami mendengar katanya besok Pak Menteri akan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan yang diduga terjadi kebocoran yang menyebabkan B3 itu mengalir ke daerah Cisadane. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa menyelesaikan dengan cepat,” ujar Bambang saat kunjungan kerja spesifik di Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/2/2026).

Pencemaran Diduga Akibat Kebocoran B3

Berdasarkan informasi KLH, pencemaran dipicu kebocoran bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mengalir ke badan sungai. Dampaknya dilaporkan meluas hingga sekitar 22,5 kilometer, mencakup wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

Akibat pencemaran tersebut, berbagai biota air dilaporkan mati di sepanjang aliran sungai, antara lain ikan mas, ikan baung, ikan patin, ikan nila, hingga ikan sapu-sapu. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga yang menggantungkan kebutuhan air dan mata pencaharian dari aliran Sungai Cisadane.

DPR Minta Penjelasan dan Penegakan Hukum

Komisi XII DPR RI menegaskan akan segera meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.

“Ya, secepatnya kami juga akan minta update kepada kementerian,” kata Bambang.

Ia menambahkan, DPR akan terus memantau proses penanganan, termasuk memastikan adanya langkah penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab serta upaya pemulihan lingkungan secara menyeluruh.

Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti pada pengendalian sementara, melainkan harus menyasar akar persoalan agar kejadian serupa tidak terulang.

Dorong Pemulihan Ekosistem dan Perlindungan Warga

Komisi XII menekankan pentingnya langkah terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk memulihkan kualitas air dan ekosistem sungai.

Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat terdampak juga menjadi perhatian, mengingat Sungai Cisadane selama ini menjadi sumber air baku, irigasi, serta penopang aktivitas ekonomi warga di sekitarnya.

DPR berharap respons cepat dari KLH dapat meminimalkan dampak lanjutan dan memastikan pemulihan lingkungan berjalan transparan serta akuntabel.