Intervensi Asing Harus Diwaspadai, IESI Desak Kapolri Usut Dugaan Aliran Dana Asing

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Equitable Society Institute (IESI) Fathan Putra Mardela mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi intervensi asing yang dapat memengaruhi stabilitas dan kedaulatan Indonesia. Ia juga mendesak Kapolri untuk mengusut secara tuntas dugaan aliran dana asing ke sejumlah lembaga di Indonesia.

Menurut Fathan, di tengah era globalisasi, Indonesia tidak bisa menutup diri dari interaksi internasional. Namun, keterbukaan tersebut harus tetap diimbangi dengan sikap tegas dalam menjaga kepentingan nasional.

“Indonesia harus terbuka, tetapi tetap berdiri kokoh dengan jati dirinya. Pancasila dan UUD 1945 adalah fondasi utama agar kita tidak kehilangan arah,” ujar Fathan dalam keterangannya, Kamis (18/3/2026).

Ia menilai, sejarah global menunjukkan bahwa intervensi asing kerap terjadi dengan pola sistematis, terutama terhadap negara yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan kekuatan besar dunia.

Fathan mencontohkan kasus Chili pada 1970 saat Presiden Salvador Allende menghadapi tekanan ekonomi yang berujung pada krisis besar, mulai dari pelarian modal, penurunan produksi, hingga lonjakan pengangguran yang berujung pada ketidakstabilan politik.

“Intervensi sering kali tidak datang secara langsung, tetapi melalui tekanan ekonomi dan sosial yang perlahan melemahkan negara,” jelasnya.

Situasi tersebut kemudian membuka jalan bagi kudeta militer yang mengantarkan Jenderal Augusto Pinochet berkuasa.

“Pola ini penting menjadi pembelajaran dalam membaca dinamika global, termasuk posisi Indonesia yang berada dalam pusaran kepentingan internasional”, tandasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti laporan media internasional The Sunday Guardian yang mengungkap dugaan adanya aliran dana asing ke berbagai organisasi dan lembaga sipil di sejumlah negara, termasuk yang berpotensi terjadi di Indonesia. Fathan menegaskan, informasi tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

“Kami mendesak Kapolri untuk mengusut secara profesional, transparan, dan berbasis bukti terkait dugaan aliran dana asing ke berbagai lembaga di Indonesia sebagaimana diungkap dalam laporan The Sunday Guardian,” tegasnya.

Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan tidak ada intervensi yang dapat mengganggu stabilitas politik maupun memengaruhi arah kebijakan nasional.

“Kekhawatiran bukan pada keberadaan pihak asing semata, tetapi pada dampaknya terhadap kedaulatan negara. Jika kepentingan luar mulai memengaruhi keputusan dalam negeri, ini berbahaya bagi masa depan bangsa,” ujarnya.

Fathan juga mengingatkan bahwa bentuk intervensi saat ini semakin kompleks, termasuk melalui ruang digital, seperti penyebaran disinformasi dan pembentukan opini publik.

“Disinformasi bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk memengaruhi suatu negara jika tidak diantisipasi dengan baik,” katanya.

Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas dan transparan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan.

“Penegakan hukum yang profesional akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam melindungi kepentingan nasional,” imbuhnya.

Meski demikian, Fathan menegaskan bahwa pengawasan terhadap aliran dana asing bukan untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil.

“Ini bukan soal pembatasan, tetapi memastikan semua aktivitas, termasuk pendanaan asing, berjalan transparan, sesuai aturan, dan tidak merugikan kepentingan bangsa,” jelasnya.

Selain itu, ia mendorong penguatan kemandirian ekonomi serta peningkatan literasi digital masyarakat agar Indonesia tidak mudah terpengaruh tekanan eksternal.
Fathan juga menyoroti pentingnya peran generasi muda, khususnya Gen Z, dalam menjaga ketahanan nasional di tengah derasnya arus informasi.

“Gen Z harus kritis, tidak mudah percaya, tapi juga tidak langsung menolak. Pahami dulu sebelum menilai,” pesannya.

Ia menegaskan bahwa nasionalisme saat ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi tercermin dari sikap kritis dan keberpihakan pada kepentingan bangsa.

“Gen Z harus melek geopolitik, cerdas menyaring informasi, dan tetap berpihak pada kepentingan nasional,” pungkasnya.