Impor Mobil Pick up Tidak Sejalan dengan Semangat Presiden Cinta Produk Dalam Negeri
Muh. Zulhamdi Suhafid
MAKASSAR – Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar (DEMA UINAM) Muh. Zulhamdi Suhafid melontarkan kritik keras terkait kebijakan impor 105.000 unit mobil pick up untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurutnya, langkah impor dalam skala masif ini merupakan sebuah paradoks yang menciderai semangat kedaulatan industri nasional.
Zulhamdi menilai, kebijakan mendatangkan kendaraan dari luar negeri tersebut bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam mengampanyekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
“Impor mobil pick up sebanyak 105.000 unit ini jelas tidak sejalan dengan semangat Presiden untuk mencintai produk dalam negeri. Di saat kita sedang berupaya memperkuat struktur industri otomotif lokal, kebijakan ini justru memberikan karpet merah bagi produk asing,” ujar Zulhamdi dalam keterangan tertulisnya, [Minggu, 22 Maret 2026].
Soroti Potensi Korupsi dan Desak Peran KPK
Lebih lanjut, aktivis mahasiswa ini mensinyalir adanya kepentingan oknum tertentu yang mencoba menunggangi program strategis pemerintah demi keuntungan pribadi. Ia menekankan bahwa proyek sebesar ini sangat rentan menjadi “bancakan” atau ladang korupsi jika tidak diawasi dengan ketat.
“Kami menduga ada oknum-oknum nakal yang ingin menciderai program strategis dan visi Asta Cita Presiden Prabowo. Oleh karena itu, kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa PT. Agrinas Pangan Nusantara terkait proses pengadaan dan impor mobil pick up Kopdes Merah Putih ini,” tegasnya.
Zulhamdi menambahkan bahwa jumlah pengadaan yang sangat besar mencapai ratusan ribu unit tersebut harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Ia menganggap isu ini bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan ujian bagi integritas penegakan hukum di Indonesia.
“Isu semacam ini harus menjadi perhatian khusus oleh aparat penegak hukum dan juga DPR RI melalui fungsi pengawasannya. Jangan sampai program yang tujuannya untuk kesejahteraan desa justru dinikmati oleh segelintir koruptor melalui skema impor yang tidak transparan,” tutup Presiden Mahasiswa UINAM tersebut.