Adies Soal Wacana Penundaan Pembangunan IKN: Kita Kaji Dulu Apa Kira-kira Untung atau Ruginya Jika Disetop

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menilai usulan penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur perlu diperhitungkan. Menurut Adies ide penundaan itu perlu merujuk atau berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Dia mengatakan, pembangunan IKN sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP). Apalagi, lanjut Adies, anggaran yang sudah digelontorkan baik dari negara maupun investasi sudah cukup besar.

“Kita akan mengkaji terlebih dahulu kira-kira apa untung atau ruginya apabila itu disetop tidak menjadi ibu kota negara, atau itu menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur,” kata Adies di Rarat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPD Ormas MKGR di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Adies menjelaskan, penundaan pembangunan perlu diperhitungkan jika target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen pada lima tahun ke depan itu terganggu. Selain itu, dia juga akan melihat beban anggaran untuk pembangunan IKN.

“Jadi kalau ada perubahan itu kan harus dibicarakan kembali antara pemerintah dan DPR, kemudian juga dilihat untung ruginya seperti apa,” terangnya.

Sebelumnya, Partai NasDem mengusulkan pemerintah perlu segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional.​​​​​​

Partai NasDem menilai terdapat beberapa hal yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di IKN, di antaranya belum adanya Keputusan Presiden.

Pasalnya, Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi, dan Peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ke Ibu Kota Nusantara hingga saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah, yang menjadi amanat pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.