Ahmad Junaidi Auly Dorong Kemandirian Listrik Lampung, Ketergantungan Pasokan Antarwilayah Dinilai Rawan
LAMPUNG — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Junaidi Auly menilai Provinsi Lampung perlu segera memiliki roadmap kelistrikan yang kuat dan terukur guna mengurangi ketergantungan pasokan listrik dari wilayah Sumatera bagian selatan. Ketergantungan tersebut dinilai menyimpan risiko tinggi terhadap keandalan sistem kelistrikan daerah.
Saat ini, kapasitas produksi listrik di Lampung baru berada di kisaran 900 megawatt, sementara kebutuhan pada beban puncak dapat mencapai 1.300 megawatt. Kekurangan pasokan itu masih ditutup melalui suplai dari luar wilayah, yang menurut Junaidi perlu segera diantisipasi melalui perencanaan jangka panjang berbasis kemandirian energi.
“Lampung harus punya peta jalan kelistrikan yang jelas. Ketika pasokan masih bergantung pada daerah lain, maka gangguan di jalur transmisi, termasuk akibat bencana alam, bisa langsung berdampak pada masyarakat,” ujar Junaidi saat mengikuti Kunjungan Spesifik Komisi XII DPR RI ke PLTU Tarahan, Kamis (5/2/2026).
Politisi Fraksi PKS itu juga mengingatkan agar penguatan sistem kelistrikan dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah terulangnya pemadaman listrik berskala besar. Ia menyinggung pengalaman pemadaman massal yang sempat terjadi pada 2024 sebagai bukti bahwa stabilitas pasokan di Lampung masih perlu dibenahi.
“Gangguan listrik yang pernah terjadi menunjukkan bahwa sistem kelistrikan kita belum sepenuhnya kokoh. Ini harus menjadi pelajaran agar ke depan tidak terulang,” tegas Legislator dari Dapil Lampung II tersebut.
Selain aspek keandalan pasokan, Junaidi turut menyoroti komitmen lingkungan dalam operasional pembangkit listrik, khususnya PLTU Tarahan. Ia mendorong agar pengendalian emisi dilakukan secara konsisten dan disertai roadmap penurunan emisi yang berbasis data, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara objektif.
Menurutnya, peta jalan lingkungan yang jelas akan memastikan target pengurangan emisi benar-benar dijalankan, bukan sekadar menjadi dokumen administratif.
Di sisi lain, Junaidi mengapresiasi implementasi cofiring biomassa di PLTU Lampung yang realisasinya telah mencapai sekitar 13 persen, melampaui target nasional sebesar 5 persen. Namun, ia menekankan pentingnya memperluas manfaat program tersebut bagi masyarakat.
“Program cofiring ini harus terus ditingkatkan dan melibatkan UMKM serta masyarakat sekitar agar tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.