Akademisi Soroti Kelemahan Pemda Tangani Kekerasan KKB di Tambrauw Papua

JAKARTA – Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Syurya M. Nur menyoroti lemahnya respons pemerintah daerah dalam menghadapi eskalasi kekerasan yang dilakukan kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya.

Syurya menilai peristiwa penyerangan dari kelompok separatis KSTP Kodap XXXIII/Rumana pada 8 Maret 2026 yang menyebabkan seorang warga sipil, pegawai honorer Pemerintah Kabupaten Tambrauw, meninggal dunia menunjukkan bahwa persoalan keamanan di daerah tersebut belum ditangani secara komprehensif oleh pemerintah daerah.

“Peristiwa ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki kapasitas dan strategi komunikasi krisis yang memadai dalam merespons ancaman kekerasan kelompok separatis. Padahal yang menjadi korban adalah warga sipil yang bekerja untuk pelayanan publik,” ujar Syurya, Minggu (15/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil bukan hanya persoalan keamanan semata, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah konflik.

Menurutnya, dalam situasi seperti di Papua, pemerintah daerah seharusnya memiliki peran aktif dalam membangun komunikasi publik yang menenangkan masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan aparat keamanan.

“Ketika pemerintah daerah tidak mampu mengelola komunikasi krisis dengan baik, masyarakat menjadi rentan terhadap ketakutan dan ketidakpastian. Ini yang kemudian berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelasnya.

Syurya juga mengingatkan bahwa kekerasan yang terus berulang berpotensi menghambat pembangunan daerah serta memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

“Situasi keamanan yang tidak stabil akan menghambat pelayanan publik, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Pada akhirnya masyarakat sipil yang paling merasakan dampaknya,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan serta meningkatkan pendekatan komunikasi publik yang lebih responsif agar masyarakat merasa terlindungi di tengah situasi konflik.

“Negara harus hadir melalui pemerintah daerah yang kuat, responsif, dan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tanpa itu, stabilitas sosial dan pembangunan daerah akan terus terancam oleh kekerasan kelompok separatis,” pungkasnya.