Analis Kebijakan Nilai Dugaan Operasi Pergantian Rezim Asing Harus Diusut, Aparat Diminta Audit Aliran Dana Gelap
Tunjung Budi Utomo
JAKARTA – Analis kebijakan publik dari Semar Institut Tunjung Budi Utomo menilai kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) perlu dilihat secara lebih komprehensif dalam perspektif keamanan nasional. Menurutnya, munculnya berbagai narasi yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan pemerintah sah berpotensi menjadi bagian dari operasi propaganda yang lebih luas.
Dalam keterangannya kepada media, Tunjung menyebut adanya indikasi yang patut diwaspadai mengenai kemungkinan operasi penggiringan opini yang bertujuan melemahkan legitimasi pemerintahan. Ia menyoroti laporan media internasional The Sunday Guardian yang sebelumnya pernah mengangkat pola operasi perubahan rezim (regime change) di berbagai negara berkembang melalui kombinasi tekanan politik, operasi informasi, serta dukungan pendanaan kepada aktor-aktor tertentu.
“Dalam kajian kebijakan publik dan keamanan, fenomena seperti ini sering dibahas dalam kerangka hybrid warfare atau perang asimetris. Instrumennya bukan lagi hanya militer, tetapi juga opini publik, pendanaan lembaga sipil, hingga eksploitasi peristiwa kriminal untuk membangun delegitimasi terhadap negara,” kata Tunjung.
Ia menjelaskan, dalam sejumlah literatur geopolitik dan teori konspirasi politik modern, operasi perubahan rezim kerap menggunakan metode manufacturing consent dan political agitation, yakni membentuk persepsi publik melalui narasi berulang di media internasional dan jejaring digital.
Menurutnya, pola ini dapat dikenali melalui analisis Open Source Intelligence (OSINT), termasuk pemetaan jaringan komunikasi digital, aliran pendanaan organisasi, serta sinkronisasi narasi di berbagai platform.
“Ketika sebuah peristiwa kriminal langsung dipolitisasi secara global, bahkan sebelum penyelidikan selesai, maka aparat penegak hukum patut menjadikannya alarm dini. Negara tidak boleh lengah terhadap kemungkinan adanya orkestrasi opini yang terhubung dengan kepentingan eksternal,” ujarnya.
Tunjung juga mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kemungkinan aliran dana ilegal yang masuk ke berbagai pihak yang terlibat dalam produksi narasi politik. Menurutnya, transparansi pendanaan organisasi maupun individu menjadi penting untuk menjaga kohesi sosial bangsa.
“Jika ada dana asing yang disalahgunakan untuk memicu konflik horizontal atau merusak legitimasi institusi negara, maka itu bukan lagi sekadar persoalan hukum pidana biasa, melainkan ancaman terhadap ketahanan nasional,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh aparat keamanan untuk tetap solid dalam menjaga stabilitas nasional. Tunjung menilai setiap anggota aparat negara telah terikat oleh sumpah jabatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
Secara khusus, ia meminta perhatian dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar melakukan klarifikasi dan penegakan disiplin internal apabila terdapat oknum aparat yang dinilai memicu polemik di ruang publik.
“Kita dibisingkan oleh oknum anggota Polri dengan pangkat Kombes berinisial MS melalui aktivitas media sosialnya memunculkan pernyataan provokatif yang berpotensi memperkeruh situasi, begitu juga berlaku bagi aparat negara lainnya. Jika ada oknum demikian, maka institusi harus menindak secara tegas sesuai aturan. Disiplin internal sangat penting agar Polri tetap dipercaya publik,” kata Tunjung.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal wajar, namun upaya yang berpotensi memecah belah masyarakat harus diwaspadai bersama.
“Semua pihak, baik aktivis, akademisi, media, maupun aparat harus menjaga tanggung jawab moral dalam menyampaikan narasi ke publik. Kita semua sudah bersumpah setia kepada negeri ini. Energi bangsa seharusnya digunakan untuk memperkuat persatuan, bukan menghancurkan kohesi sosial dengan asumsi dan spekulasi yang belum terbukti,” ujarnya.