Andi Yuliani Paris Minta Pemerintah Optimalkan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak

JAKARTA  – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Dapil Sulsel II Andi Yuliani Paris minta pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Andi menilai, langkah itu penting dalam merespon defisit APBN 2025 yang nyaris mendekati 3 persen. Seperti diketahui, hingga akhir Desember 2025, defisit APBN 2025 tercatat Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah tersebut melampaui proyeksi defisit 2,78 persen.

Andi mengatakan, penggenjotan sektor pajak menjadi salah satu strategi yang bisa didorong untuk meningkatkan pendapatan. Karena yang ia pandang, belum ada langkah maksimal yang dilakukan untuk meraup tambahan pendapatan pajak, seperti dari sektor energi minyak dan gas.

Menurut Andi, saat ini pemerintah belum memiliki sistem yang optimal untuk memastikan tidak ada kebolongan dari wajib pajak yang berpotensi diserap. “Tapi catatannya, tidak dari pajak masyarakat. Karena potensinya ini masih besar dari sektor gas, tambang, dan mineral. Potensi dari sini yang harus kita kejar,” tutur Andi pada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Selain itu, Politisi Fraksi PAN ini pun mendesak agar pemerintah bisa melakukan evaluasi guna memaksimalkan sistem Coretax. Pasalnya, ia meyakini bahwa Coretax bisa menjadi salah satu strategi dalam mengoptimalkan pembayaran pajak.

“Terutama dari pajak dari perusahaan-perusahaan besar. Dari tambang, migas, termasuk juga dari banyak potensinya. Apalagi Indonesia ini kan termasuk yang paling banyak potensi mineralnya,” tutur Andi.

Terakhir, defisit APBN juga dinilai Andi punya pengaruh dari belanja pemerintah. Ia memandang pemerintah telah menunjukkan niat baik untuk mendorong efisiensi belanja negara di tengah tekanan defisit APBN, namun penajaman kebijakan masih sangat diperlukan, termasuk terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski program tersebut dinilai positif, pelaksanaannya harus dievaluasi agar benar-benar sebanding antara besarnya anggaran yang dikeluarkan negara dengan dampak yang dirasakan masyarakat. “Kita harus lihat apakah kebijakan ini betul-betul sejalan, antara pengeluaran dengan impact yang diinginkan masyarakat,” pungkas dia.