Andreas Hugo Pareira, Minta Pemerintah Beri Contoh Jika Wacanakan Pemotongan Gaji Pejabat: Presiden dan Wapres Dulu…

JAKARTA – Wacana pemotongan gaji pejabat negara untuk mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah mendapat sorotan dari kalangan DPR RI. Bagaimana tanggapannya?

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai langkah penghematan bisa saja dilakukan, namun pemerintah diminta memberi contoh terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas.

Menurut Andreas, jika pemerintah ingin mendorong efisiensi anggaran melalui pemotongan gaji pejabat negara, maka langkah itu sebaiknya dimulai dari pimpinan tertinggi negara agar menjadi teladan bagi pejabat lainnya maupun masyarakat.

“Kalau mau melakukan penghematan dengan memotong gaji pejabat, sebaiknya dimulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, hingga pejabat negara lainnya,” kata Andreas, Senin (16/3/2026).

Ia menegaskan, langkah tersebut penting agar publik melihat adanya keseriusan pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk dampak konflik geopolitik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Andreas juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan contoh terlebih dahulu. Menurutnya, sikap tersebut akan memperkuat pesan bahwa negara memang perlu melakukan efisiensi dalam berbagai sektor pengeluaran.

“Berikan contoh mulai dari atas bahwa kita di negara ini memang harus lebih efisien dan hemat,” ujarnya.

Selain itu, Andreas mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada wacana pemotongan gaji pejabat, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja negara. Ia menilai masih terdapat sejumlah pos anggaran di kementerian dan lembaga yang perlu ditinjau kembali karena berpotensi menimbulkan pemborosan.

Menurutnya, DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara agar kebijakan efisiensi benar-benar diterapkan secara adil dan menyeluruh.

“Jangan sampai pemerintah meminta pihak lain melakukan penghematan, sementara dalam penyusunan belanja anggaran masih terdapat ketidakefisienan atau pemborosan di berbagai sektor,” tegasnya.

DPR, lanjut Andreas, mendorong pemerintah melakukan penyisiran anggaran secara lebih ketat di setiap kementerian dan lembaga agar penggunaan APBN dapat benar-benar diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.