Anggota Bawaslu RI Puadi di Peluncuran Buku Terbarunya: Saya Ingin Kualitas Demokrasi di Indonesia Diperkuat…

JAKARTA –  Komisioner Bawaslu RI DR. Puadi, SPd, MM mengaku dalam acara peluncuran buku terbarunya berjudul ‘Pertarungan Kepentingan: Interaksi Antar Aktor dalam Pengawasan Pemilu’ dirinya ingin agar kualitas demokrasi di Indonesia diperkuat. Dalam waktu kesempatan Puadi tak henti-hentinya mengungkapkan betapa pentingnya kualitas demokrasi di Indonesia diperkuat.

Buku ini buku keempat Puadi. Dalam buku itu menjelaskan, karyanya itu hasil pengembangan dari disertasi doktoralnya. Buku tersebut lahir dari pengalaman langsung dirinya sebagai penyelenggara pemilu yang menyaksikan pelbagai dinamika dan konflik kepentingan di tiap tahapan pemilu yang dilaluinya.

“Buku ini dibuat atas kegelisahan dan keinginan saya untuk menelusuri bagaimana para aktor, Bawaslu, KPU, partai politik, penegak hukum, hingga masyarakat berinteraksi dan beradu kepentingan dalam menjalankan perannya masing-masing,” ujar Puadi saat bedah buku yang digelar di Jakarta Selatan, Sabtu (1/11/2025).

Titik fokus yang ingin diangkat dalam proses pemilu di Indonesia yakni pentingnya penguatan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu untuk menjaga kepercayaan publik dan kualitas demokrasi.

“Ke depannya, Bawaslu harus terus memperkuat eksistensinya sebagai lembaga yang dipercaya publik. Media juga memiliki peran penting untuk menyebarkan informasi tentang misi perbaikan demokrasi di setiap tahapan pemilu,” tegasnya.

Lebih lanjut Puadi menambahkan, sejumlah isu penting turut diangkat dalam bukunya, seperti daftar pemilih tetap (DPT), netralitas ASN, politik uang, dan keterwakilan perempuan 30 persen. Semua isu tersebut dinilai merupakan titik krusial yang menggambarkan kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Menurut Puadi, karya tersebut tidak hanya berfungsi sebagai refleksi akademik, tetapi juga sebagai rekomendasi praktis untuk memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola demokrasi di Indonesia.

“Sengaja buku ini didesain sebagai bahan rujukan. Apalagi setelah keluarnya Putusan MK Nomor 135 dan 104, perlu ada pemahaman baru tentang bagaimana rekomendasi Bawaslu terhadap KPU bisa diakomodasi dalam proses penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel,” terang Puadi.