Kesehatan

KPID DKI Keluarkan Surat Edaran Larangan Promosi Pengobatan Alternatif

JAKARTA – Maraknya tayangan promosi pengobatan alternatif dan tradisional, serta iklan alat kesehatan yang membohongi masyarakat masih terjadi dilayar kaca para pemirsa. Di televisi berjaringan nasional misalnya, masih ditemukan meskipun frekuensinya sudah berkurang jauh. Tapi di televisi lokal terutama di DKI Jakarta masih banyak dijumpai tayangan yang demikian. Menyikapi hal ini, Koordinator Bidang Isi Siaran […]Read More

Janji

DPR Janji Akan Jemput Paksa Perwakilan Facebook, kok Bisa?

JAKARTA – Politisi Senior Partai Golkar Firman Soebagyo menegaskan DPR bisa menjemput paksa pihak Facebook. Mengingat DPR sebagai lembaga negara sudah memiliki aturan atau dasar hukum yang kuat setelah disahkannya revisi UU MD3. Dalam UU tersebut mengatur tentang siapapun yang diundang DPR RI untuk melakukan rapat atau RDP atau RDPU selama 3 kali berturut turut […]Read More

Parlementaria

Abaikan Panggilan DPR, Firman Sebut Facebook Mengada-ada

JAKARTA – Kasus kebocoran data Facebook oleh Cambridge Analytica telah berlangsung hampir seminggu membuat Politisi Senior Partai Golkar Firman Soebagyo geram. Mengingat kebocoran itu meresahkan masyarakat Indonesia. Namun sayangnya, pihak Facebook (FB) Indonesia pun tak kunjung menghadiri undangan Komisi I DPR RI untuk buka-bukaan terkait data pribadi masyarakat Indonesia tersebut. “Saya sebagai warga negara dan […]Read More

Politik

Lagi, Ketua DPR Dorong Kaum Perempuan Terlibat di Dunia Politik

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta kaum perempuan lebih aktif lagi terlibat dalam dunia politik. Peran kaum perempuan di pentas politik diharapkan mampu memberikan kontribusi yang siginikan dalam pembangunan bangsa dan negara. “Saat ini masih banyak kaum perempuan yang enggan terjun aktif di dunia politik. Padahal, peran serta kaum perempuan sangat kita butuhkan […]Read More

Kunjungan DPR

Ketua DPR Sebut UU ITE Belum Beri Perlindungan pada Data

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang saat ini berlaku belum bisa mengatur dan memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat Indonesia. Karenanya, perlu segera dilakukan revisi UU ITE atau dibuat undang-undang baru tentang perlindungan data pribadi. “Sampai saat ini UU ITE belum mampu menjamin terlindunginya data pribadi […]Read More

Kegiatan

Besok, Fraksi Golkar DPR Gelar Seminar Nasional Kemaritiman

JAKARTA – Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI dan Ikatan Nahkoda Kapal Indonesia akan menggelar seminar Nasional Kemaritiman di ruang KK II Kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (12/4/2018) besok. Seminar Nasional tersebut diharapkan mampu mewujudkan konsepsi kemaritiman Indonesia sebagaimana visi Presiden Jokowi. Ketua Ikatan Nahkoda Indonesia Anton Sihombing kepada awak mediA di Kompleks Parlemen Senayan, […]Read More

Opini

Strategi dan Taktik Pembangunan Generasi Muda di Jakarta

Oleh: Musni Umar, Sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Dalam Panca Usaha Utama Pembangunan di Jakarta telah ditetapkan bahwa pembangunan manusia menempati urutan pertama dan paling sentral. Oleh karena itu,  strategi pembangunan generasi muda di Jakarta dan lebih khusus lagi di Johar Baru Jakarta Pusat harus mengutamakan pembangunan manusia sebagai implementasi dari  Panca Usaha […]Read More

Opini

Menghentikan Ekses Pilkada Langsung

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI dari  Fraksi Partai Golkar/Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI 2017-2022 Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara langsung sebenarnya sudah ideal karena dia menjadi wujud nyata kedaulatan rakyat. Namun Sayang, kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya belum dilengkapi pola atau mekanisme penyaringan yang ideal. Akibatnya, Pilkada di banyak daerah gagal menghadirkan sosok pemimpin […]Read More

Parlementaria

Ini Tanggapan DPR atas Kebijakan Jokowi Keluarkan Perpres Tenaga Kerja

JAKARTA – Usai ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menimbulkan keresahan tenaga kerja dalam negeri. Ketua DPR DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Imigrasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap implementasi Perpres Nomor 20 tahun 2018 tersebut. Bamsoet […]Read More