BENGKULU  — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menilai lemahnya supervisi pemerintah daerah menjadi salah satu faktor utama meningkatnya risiko kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) pada pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menegaskan, penguatan peran Pemda mutlak diperlukan agar penyaluran kredit perbankan ke UMKM berlangsung sehat dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan […]Read More

MEDAN — Banjir yang terus berulang di Kota Medan dinilai bukan lagi sekadar dampak cuaca ekstrem, melainkan cermin dari persoalan tata kota dan pengelolaan lingkungan yang dibiarkan berlarut-larut. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan bahwa banjir di Medan telah berubah menjadi pola tahunan akibat kegagalan menangani akar masalah secara menyeluruh. Pernyataan tersebut […]Read More

MEDAN — Penempatan pejabat strategis di tubuh Polri dinilai masih menyisakan persoalan mendasar. Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menegaskan bahwa pengangkatan Kapolres tidak boleh lagi hanya bertumpu pada riwayat pangkat dan jabatan sebelumnya, melainkan harus melalui re-asesmen menyeluruh untuk memastikan kecakapan kepemimpinan, kepekaan sosial, dan kemampuan membaca situasi hukum di wilayah tugasnya. Menurut Safaruddin, […]Read More

BENGKULU — Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 harus menjadi alat nyata perluasan pembiayaan UMKM, bukan sekadar produk regulasi yang berhenti di tingkat pusat. Implementasi di daerah dinilai krusial untuk memastikan inklusi keuangan benar-benar dirasakan pelaku usaha kecil. Hal itu ditegaskan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik […]Read More

SURABAYA — Kondisi hutan di Pulau Jawa dinilai berada di persimpangan krusial antara kelestarian lingkungan dan tuntutan kesejahteraan rakyat. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan, pengelolaan hutan di wilayah terpadat penduduk di Indonesia tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan administratif dan bisnis kehutanan konvensional. Usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI […]Read More

BENGKULU — Akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali terjebak pada persoalan administratif yang dinilai tidak proporsional. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) justru berubah menjadi “gerbang pengunci” kredit, meski kewajiban yang tercatat bernilai sangat kecil. Dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di Bengkulu, […]Read More