JAKARTA – POLITISI PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengingatkan kepada seluruh partai koalisi pemerintah untuk bersama-sama mendukung program yang sudah canangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Arteria meminta parpol koalisi lebih Arif bersikap, khususnya saat mengeluarkan statement di media soal Perppu Ormas. “Seharusnya teman-teman koalisi memahami dengan baik, yang namanya berkuasa dan […]Read More
JAKARTA – PENGAMAT politik Arbi Sanit angkat suara terkait pro kontra terbitnya Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Menurut Arbi, ribut-ribut soal Perppu Ormas mengingatkannya pemahaman komunisme yaang sangat berkembang di era Presiden Soekarno. Arbi menyampaikan hal itu dalam acara diskusi Kaukus Muda Indonesia “Selamatkan NKRI, Bubarkan Ormas Anti Pancasila “ Jakarta, Jumat […]Read More
JAKARTA – PENGAMAT politik Arbi Sanit meminta kepada seluruh masyarakat untuk bijaksana melihat perbedaan pandangan terkait pro kontra terbitnya Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Arbi berharap agar Perppu yang sudah menjadi perbincangan kontroversial itu tidak diributkan atau dibesar-besarkan hingga diperuncing dengan mengindahkan persoalan penting bangsa yang sedang dihadapi. “Yang terpenting, yang […]Read More
JAKARTA – ADVOCAT Muda Indonesia berencana akan melakukan uji materi atau judicial review terkait keputusan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Melalui Ketua Dewan Pembina Advocat Muda Indonesia Djafar Ruliansyah Lubis, SH, MH mengatakan Perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo 10 Juli 2017 lalu itu, bagaikan […]Read More
JAKARTA – SEKRETARIS Jenderal Partai Hanura yang saat ini sebagai Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding sangat mengharapkan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk bersatu suara dalam mengambil kebijakan khususnya di parlemen. Menurut Sudding, seharusnya dukungan partai politik (parpol) yang diberikan kepada pemerintah sebagai bentuk komitmen kerja […]Read More
JAKARTA – WAKIL Sekjen Banteng Muda Indonesia (BMI) Mixil Mina Munir mengatakan, pihaknya tidak pernah memahami sikap politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan organisasi dakwah. BMI menilai HTI adalah organisasi politik, bukan organisasi dakwah seperti dikira umat Islam selama ini. “Menurut kami HTI ini secara jelas mereka adalah organisasi politik, HTI bukan organisasi sosial […]Read More
JAKARTA – PRO kontra diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terus mengundang komentar dari berbagai pihak. Sejumlah pihak mempertanyakan Perppu itu karena cenderung ‘menjegal’ berkembangnya Ormas Islam. Ketua umum PB HMI, Mulyadi Tamsir mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu itu. Apa syarat-syarat diterbitkannya Perppu itu sudah sangat mendesak? “Dalam putusan MK Nomor 138 tahun 2009, […]Read More
PANGKEP – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pangkep menggelar acara halal bi halal yang dilaksanakan Jum’at, 14 Juli 2017 di Cafe Logos Pangkep. Tema halal bi halal yakni ‘Merajut Solidaratas Menuju Kemenangan’. Pada acara tersebut dihadiri oleh semua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI se-Kabupaten Pangkep. Tampak terlihat kader PSI Pangkep dari kalangan anak muda. Ketua […]Read More
JAKARTA – SAAT ini makin menggelinding pro kontra terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Berbagai argumentasi terbangun di media. Termasuk Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Alasan Pigai, Pemerintah dinilai tidak punya alasan genting menerbitkan Perppu. Pigai mengungkapkan, Perppu hanya boleh diterbitkan bila negara dalam kondisi genting. Kondisi itu menurut Pigai harus dijelaskan langsung oleh presiden […]Read More
JAKARTA – PARTAI koalisi pemerintahan Jokowi-JK kelihatanya sedang mendapatkan ujian lagi. Kabarnya sejumlah partai koalisi khususnya PDIP, Hanura dan Nasdem geram dengan sikap PAN yang disebut mbalelo. Kok bisa? Karena alasan itu sejumlah koalisi partai pemerintah meminta PAN tidak perlu berada dalam satu koalisi di kabinet jika tetap memiliki perbedaan pandangan dengan mereka. Bahkan kursi yang telah […]Read More