Oleh: Yusril Ihza Mahendra Masih banyak warga masyarakat dan bahkan pimpinan Ormas Islam yang gembira dengan terbitnya Perpu No 2 Tahun 2017. Mereka mengira Perpu ini adalah Perpu tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Padahal Perpu No. 2 Tahun 2017 ini adalah Perpu tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang isinya […]Read More
MARI BICARA (2) Sebenarnya bukan lagi masanya saya, membuat opini ke publik seolah sedang cari perhatian. Buat saya masa-masa itu sudah lewat. Sekarang saatnya yang muda yang tampil, membawa ide dan gagasan baru bagi kehidupan demokrasi kita tanpa kehilangan jati diri kebangsaan. Mengapa saya ungkap opini ini? Hal itu karena rasa tanggung jawab saya sebagai […]Read More
JAKARTA – YUSRIL Ihza Mahendra membantah balik apa yang dikatakan Todung Mulya Lubis bahwa dirinya hanya mengerti hukum tata negara tradisional dan tidak paham hukum tatanegara modern terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Todung, karena pemahamannya tradisional, Yusril hanya memahami pembagian kekuasaan ke dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga dia menyebutkan bahwa KPK […]Read More
JAKARTA – Pemerintah telah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang menganulir UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Materi Perppu yang paling menonjol adalah pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk dapat membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan, perluasan larangan bagi ormas, penyederhanaan tahapan sanksi, penambahan sanksi pidana, dan perluasan […]Read More
JAKARTA – ALIANSI Nelayan Indonesia menggelar aksi penolakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai berdampak serius pada kesejahteraan nelayanan dan perikanan Indonesia, yang digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/7) siang. Di antara kebijakan tersebut adalah tentang larangan alat tangkap ikan cantrang, payang, dan lainnya yang dikeluarkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Berbagai larangan itu menyebabkan […]Read More
JAKARTA – WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Za’adi pihaknya bisa memahami diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam rangka menertibkan organisasi kemasyarakan. Zainut menilai Perppu itu sangat penting dikeluarkan oleh karena UU sebelumnya yang mengatur tentang hal tersebut yaitu UU No. 17 Tahun 2013 dianggap tidak memadai. “Sementara mekanisne perubahan UU […]Read More
JAKARTA – KETUA Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI) Sarman El Hakim mendesak agar pemerintah menolak rencana PSSI bersama federasi sepak bola negara-negara ASEAN (AFF) membentuk konsorsium tuan rumah FIFA World Cup 2034. Alasan MSBI meminta pemerintah menolak rencana PSSI bersama AFF menolak konsorsium tersebut karena bidding untuk pencalonan menjadi tuan rumah penyelenggara event di tahun tersebut […]Read More
JAKARTA – KETUA DPP Pemuda Demokrat Baharudin Farawowan, SH, MH ikut angkat suara terkait keputusan Presiden Jokowi tanggal 10 Juli 2017 menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menurut Baharudin, dalam Perppu tersebut terdapat larangan yang lebih luas dari aturan sebelumnya pada UU 17/2013 tentang Ormas. Di antaranya bukan […]Read More
JAKARTA – PANSUS Hak Angket KPK kembali memperlihatkan hasil kinerjanya. Dari hasil pemuaan itu, Pansus Angket kali ini menemukan data baru bahwa ada 17 penyidik KPK dari institusi Polri yang diangkat dengan proses yang sangat menyimpang. Pengangkatan itu menyalahi aturan yang ada. Hal itu disampaikan oleh Anggota Pansus Hak Angket KPK DPR RI dari Fraksi […]Read More
JAKARTA – PROGRAM Full Day School (FDS) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi terus menuai kontroversi. Meski sudah diambil kebijakan oleh Pemerintah melalui Presiden Jokowi agar menunda pelaksanaan Permendikbud tentang FDS itu. Namun, Menteri Muhajir tetap saja ngotot dan mbalelo terkait FDS tersebut. Di lapangan, di tengah menunggu Perpres yang sedang disusun untuk menjadi payung hukum […]Read More