Pemilu

RUU Pemilu Deadlock, PPP Ambil Jalan Tengah

JAKARTA – UNDANG-undang Pemilu sangat dibutuhkan sebagai acuan menyelenggarakan pemilu serentak eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPRD, DPR dan DPD RI) tahun 2019 mendatang. Namun, hingga kini UU tersebut masih deadlock belum disahkan yang jatuh tempo Agustus 2017. Yang menjadi sorotan publik terkait belum adanya titik temu antara fraksi-fraksi di DPR terkait ambang batas pencalonan presiden […]Read More

Pemilu

Perludem: Putusan MK Pastikan Jaminan Kemandirian Penyelenggara Pemilu

JAKARTA – USAI berjalan sekitar setahun, Mahkamah Konsitusi (MK) akan memutuskan permohonan judicial review Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). “Pasal ini mengatur terkait dengan kewajiban KPU untuk berkonsultasi dengan […]Read More

Hukum

Benarkah PKI Pelaku Pembacokan Hermansyah?

JAKARTA – MESKI sudah dibantah oleh Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Bachtiar Nasir yang telah membesuk Hermansyah ahli IT korban pembacokan yang telah membuka fakta chat mesum Habib-Firza saat membesuk Hermansyah yang dirawat di Rumah Sakit Hermina, Depok, Jawa Barat. Namun, dari netizen ada saja yang mengaitkan pembacokan dengan luka sayatan Hermansyah dikaitkan dengan aksi […]Read More

Parlementaria

PKS: Pemerintah Sejatinya Mengapresiasi Rohis Bukan Mencurigai

JAKARTA – BANYAK pihak menyayangkan pernyataan Menteri Agama, Lukman Hakim Saefudin, yang meminta pihak sekolah untuk mengawasi Kerohanian Islam (rohis) di sekolah-sekolah. Pernyataan itu dinilai tidak arif, karena seharusnya pemerintah justru mengapresiasi rohis atas kiprahnya selama ini. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, turut berkomentar atas pernyataan Menag tersebut. Menurutnya, pernyataan itu (jika benar) tidak arif […]Read More

Pilkada

Agus Banjir Dukungan, Mantan Walikota Makassar Ini Siap All Out

UJUNGPANDANG​ – Proses Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tidak lama lagi berlangsung. Selain Gubernur, juga Wakil Gubernur sangat menentukan seorang kandidat bisa mengambil hati konstituen yang saat ini sudah kenal cerdas. Hal itu ditempuh, bakal calon gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang dalam menentukan paket Cagub dan cawagub pada Pilkada Serentak tahun depan 2018. Strategi ditentukan kedua […]Read More

Korupsi

Besok, Yusril Siap ke DPR Beri Keterangan Soal Hak Angket

JAKARTA – SEPERTI yang telah disampaikan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK DPR RI akan menghadirkan sejumlah tokoh dan ahli hukum tata negara. Besok Senin (10/7/2017) Ahli Tata Negara Yusril Ihza Mahendra telah menyatakan bersedia hadir memenuhi undangan itu. “Saya telah menerima surat resmi dari DPR RI yang mengundang saya untuk hadir dalam Rapat […]Read More

Opini

Presidential Treshold dalam Pemilu Serentak, Konstitusional Atau Inkonstitusional?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Seandainya Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum, maka dalam menyelesaikan kontroversi pembahasan RUU Pemilu sekarang ini pastas kiranya jika Presiden dan DPR meminta fatwa kepada MK. Fatwa MK yang patut diminta itu ialah untuk menjawab pertanyaan: Apakah dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan […]Read More

Peristiwa

Saksi Ahli Sebut Chat Mesum Habib-Firza Palsu Dibacok, Inikah Alasan

JAKARTA – BAGI Anda yang vocal atau kritis dengan kondisi sosial hukum politik di sekitar kita maka berhati-hatilah. Anda perlu waspada karena negeri ini belum menjamin keamanan buat warganya. Aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian sejatinya bisa menjamin keamanan bagi penduduk negeri tapi belum memiliki kinerja yang baik seperti diinginkan dalam UU Kepolisian. Tanya […]Read More

Pendapat

Din: Pernyataan Menteri Agama Kurang Mendidik

JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin angkat suara terkait pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar Rohis (Pembina Rohani Islam) di sekolah-sekolah diawasi. Menurut Din pernyataan itu dinilai sangat kurang mendidik. Din menyampaikan, seorang menteri tak selayaknya menyimpulkan persoalan itu hingga sesederhana itu. Padahal, lanjut Din, Rohis sangat berjasa dan […]Read More

Pendapat

Dana Parpol Naik, OSO: Supaya Kita Tak Meras-meras

JAKARTA – PEMERINTAH berencana menaikkan dana parpol hampir 10 kali lipat dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara. Kenaikan dana itu sebagai upaya terjadinya korupsi. Ketua Umum Hanura Oesman dikenal dengan OSO menyambut baik rencana pemerintah menaikkan dana parpol tersebut. OSO yang juga menjabat sebagai Ketua DPD RI ini menilai bahwa upaya itu untuk mencegah […]Read More