BAKN DPR RI Dorong Pengelolaan Bandara Kertajati Diserahkan ke Angkasa Pura

BANDUNG – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong percepatan pengalihan pengelolaan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kepada operator bandara nasional, Angkasa Pura Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sekaligus mengurangi beban keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua BAKN DPR RI yang juga Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menyampaikan bahwa saat ini operasional Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati masih ditanggung oleh pemerintah daerah dengan biaya yang cukup besar setiap tahunnya. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu segera dicarikan solusi agar tidak terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Operasional Bandara Kertajati saat ini masih membebani pemerintah provinsi sekitar Rp100 miliar setiap tahun. Karena itu, pengalihan pengelolaan kepada operator bandara nasional menjadi salah satu opsi yang perlu segera direalisasikan,” kata Herman usai agenda BAKN di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Kamis (12/3/2026).

Ia menjelaskan, dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki, Angkasa Pura diyakini mampu meningkatkan intensitas penerbangan di Bandara Kertajati. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah maskapai serta rute penerbangan yang beroperasi di bandara tersebut.

“Harapannya Angkasa Pura dapat menambah intensitas penerbangan sehingga biaya operasional dapat tertutupi dan bandara bisa beroperasi secara lebih optimal,” ujarnya.

Selain mengurangi beban fiskal daerah, optimalisasi pengelolaan Bandara Kertajati juga dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan meningkatnya konektivitas udara, aktivitas pariwisata, perdagangan, dan investasi di wilayah Jawa Barat diyakini dapat tumbuh lebih cepat.

Karena itu, BAKN DPR RI menilai percepatan pengalihan pengelolaan kepada operator profesional merupakan langkah strategis agar Bandara Kertajati dapat berfungsi maksimal sebagai infrastruktur transportasi udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.